Nasib Rusia di Dunia Internasional Usai Keluar dari Dewan HAM PBB

Majelis Umum PBB memberikan suara untuk menangguhkan hak-hak keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusiamemberikan suara untuk menangguhkan hak-hak keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia selama Sesi Khusus Darurat di Ukraina. Foto: UN Photo/Manuel Elias

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) pada Kamis (7/4). Keputusan itu dibuat atas pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Kremlin di Ukraina.

Rusia kemudian mengambil langkah mengejutkan. Moskow mengumumkan akan mengakhiri keanggotaannya itu segera setelah penangguhan. Pejabat Kremlin menyebut dewan tersebut kini dimonopoli kelompok negara berpandangan dangkal.

Kecaman Rusia telah muncul bahkan sebelum keputusan dibulatkan. Pihaknya memperingatkan, negara-negara yang mendukung resolusi itu akan menerima konsekuensi. Kremlin menggambarkan mereka sebagai pihak yang tidak bersahabat.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi lokasi pembangunan Badan Antariksa Nasional di lokasi Pusat Penelitian dan Produksi Negara Khrunichev, di Moskow, Rusia, Minggu (27/2/2022). Foto: Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin melalui REUTERS

"Kami telah mendengar, berkali-kali, logika sesat agresor yang mencoba menampilkan dirinya sebagai korban," tulis catatan diplomatik Federasi Rusia pada Rabu (6/4), merujuk pada draf resolusi tersebut, sebagaimana dikutip dari laman resmi PBB.

Moskow juga menyebut langkah kolektif itu sebagai upaya Amerika Serikat dalam melestarikan dominasi di dunia. Kremlin mengatakan, AS menggencarkan 'kolonialisme hak asasi manusia' dalam hubungan internasional.

Rusia kerap menampakkan kesan intens ketika membahas resolusi PBB. Sebagian lantas bertanya-tanya, dari manakah kecaman itu berakar?

Mayat warga sipil yang dikumpulkan dari jalan-jalan ke pemakaman lokal, di kota Bucha, di luar Kyiv, Ukraina, Rabu (6/4/2022). Foto: Oleg Pereverze/REUTERS

Penangguhan Kremlin dari UNHRC memiliki makna praktis pun simbolis. Secara simbolis, prestise Negara Beruang Merah tak hanya dirampas.

Penangguhan juga mengindikasikan anggapan dua pertiga anggota UNGA. Mereka meyakini, Rusia tidak pantas menjadi anggota badan hak asasi manusia internasional.

Sedangkan secara praktis, Rusia telah kehilangan tempat dalam sistem hak asasi manusia PBB. Penangguhan oleh dewan itu disebut-sebut sebagai ‘tamparan diplomatik’ yang menyakitkan.

UNHRC merupakan badan antar-pemerintah dalam PBB. Badan itu bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Dengan demikian, UNHRC menangani dan membuat rekomendasi atas laporan pelanggaran hak asasi manusia. UNHRC mengantongi kuasa untuk membahas seluruh masalah dan situasi hak asasi manusia tematik.

Para duta besar dan diplomat berjalan keluar sebagai protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina, sementara menteri luar negeri Rusia Sergei Lavrov berpidato di Konferensi Perlucutan Senjata dengan pesan video yang telah direkam di Jenewa, Swiss, (1/3). Foto: Fabrice C / Pool via REUTERS

UNHRC terdiri dari 47 Negara Anggota PBB yang dipilih oleh UNGA. Mereka juga melangsungkan pertemuan tiga kali setahun di kantor PBB di Jenewa.

Selama pertemuan, para anggota meninjau catatan hak asasi manusia negara-negara itu dalam proses khusus yang dikenal sebagai Peninjauan Berkala Universal. Para anggota akan mempresentasikan tindakan yang telah diambil untuk memajukan hak asasi manusia saat bertemu.

UNHRC dapat mengadopsi resolusi, membentuk komisi penyelidikan, serta meluncurkan misi pencarian fakta dan investigasi. Dewan itu lantas merupakan bagian penting dari kerangka hak asasi manusia PBB.

UNHRC juga dapat menunjuk ahli independen untuk menggali isu tertentu. Saat ini, pihaknya memiliki 44 ahli tematik. Ada pula 11 negara yang ditunjuk untuk memantau dan melaporkan masalah HAM.

Bulan lalu, UNHRC membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak di Ukraina. Pelanggaran tersebut meliputi kemungkinan kejahatan perang oleh Rusia.

Dewan tersebut memang tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Kendati demikian, keputusan apa pun yang dibuat menekankan sebuah pesan politik yang menggema. Pun UNHRC dapat memberi kuasa atas penyelidikan tuduhan-tuduhan.

Segala mekanisme itu memungkinkan pelanggaran-pelanggaran berat untuk disoroti. Tuduhan itu kemudian dibawa ke panggung global untuk pemeriksaan, pembahasan, dan penindakan.

Penangguhan lantas melarang Moskow untuk berbicara maupun memberikan suara dalam pertemuan. Rusia juga tak lagi dapat mengusulkan resolusi dan amandemen.

Kendati demikian, diplomat mereka masih dapat menghadiri debat. Mereka juga dapat berbicara kepada dewan dalam situasi yang berkaitan langsung dengan Rusia.

Sesi Darurat Majelis Umum PBB di New York pada 2 Maret 2022. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Penangguhan tersebut muncul usai laporan pemboman, pembunuhan, dan penyiksaan oleh tentara Rusia mencuat. Ukraina, AS dan negara-negara lain mengatakan, tindakan tersebut merupakan kejahatan perang.

Resolusi penangguhan membutuhkan dua pertiga mayoritas suara. Hanya empat negara yang memilih mendukung Rusia dalam dua resolusi yang diajukan pada Maret lalu.

Resolusi teranyar pun menerima 93 suara yang mendukung, 24 yang menentang, dan 58 negara yang abstain.

"Kami memastikan pelanggar hak asasi manusia yang gigih dan kejam tidak akan diizinkan untuk menduduki posisi kepemimpinan hak asasi manusia di PBB," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Thomas-Greenfield, seperti dikutip dari Reuters.