Ngabalin soal Din Syamsuddin Cs Deklarasi KAMI: Kita Tetap Berprasangka Baik

Ali Mochtar Ngabalin saat diskusi tentang conora di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (8/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyerahkan penilaian kepada publik terkait dibentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas oleh Din Syamsuddin. Menurut Ngabalin, masyarakat dapat menilai apakah pembentukan KAMI dapat membantu pemerintah atau malah sebaliknya.

"Nanti publik yang menilai, masyarakat yang menilai seberapa jauh kesungguhan para tokoh itu terhadap pikiran-pikiran jernih, pikiran sehat jauh dari intrik, fitnah, kebencian, jauh dari berprasangka buruk," kata Ngabalin kepada kumparan, Senin (3/8).

Para tokoh yang ada dalam KAMI kerap mengkritik pemerintahan Jokowi, termasuk dengan menyebut pemerintahan ini cukup oligarki. Ngabalin membantah hal itu karena menurutnya, pemerintahan yang demokratis tak membenarkan sistem tersebut, termasuk juga dengan sistem dinasti.

"Kalau mereka bisa membuat list terkait dengan apa yang mereka sebut dengan oligarki dan oposisi atau apa yang disebut dengan dinasti, mudah-mudahan mereka bisa memberikan suatu pikiran yang cerdas karena oligarki itu hanya dikenal pada zaman Yunani," ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. Foto: Dok. Din Syamsuddin

"Begitu juga dengan dinasti. Kalau para tokoh itu menggunakan dinasti, itu artinya tidak ada dalam rentetan pemahaman ilmu tata negara tentang dinasti. Karena sistem presidensil demokrasi itu tak kenal apa yang disebut dinasti," lanjutnya.

Meski demikian, pihaknya tetap berprasangka baik dengan dibentuknya KAMI. Apalagi di dalamnya terdiri dari sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang cukup baik.

"Karena ini tokoh-tokoh hebat loh. Din Syamsudin mantan utusan presiden, Ms Kaban mantan menteri, Rocky Gerung dikenal orang, Rizal Ramli, Said Didu juga. Jadi kita tunggu saja. Kita tetap berprasangka baik," tuturnya.

"Presiden Jokowi tidak anti pada kritik, selalu membuka diri. Tapi kritik masukan membangun kepentingan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Din Syamsuddin mengatakan pembentukan KAMI didasarkan pada kondisi Indonesia ibarat kapal besar yang tengah goyang dan hampir karam. Saat ini, kata dia, salah satu yang harus dihadapi Indonesia yakni politik dinasti yang dinilai bertentangan dengan UU yang ada.

"Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan negara besar ini dari oligarki, kleptokrasi, politik dinasti yang bahkan dengan segala keangkuhan melabrak UU yang ada dan melanggar konstitusi UUD," kata Din di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).

"Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan bangsa ini dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme yang masih merajalela. Bahkan lingkaran terdekat dari kekuasaan itu sendiri," lanjutnya.