Pakar Minta Pemerintah RI Kerja Keras Yakinkan Publik Vaksin COVID-19 Aman

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock

Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin Nasrullah mengimbau pemerintah benar-benar meyakinkan publik terkait vaksin COVID-19 yang aman bagi manusia.

"Tanpa persiapan antisipasi, maka partisipasi publik bisa saja rendah, bahkan akan adanya penolakan publik. Maka yang harus dilakukan adalah persiapan matang pemerintah, seperti dibentuk tim sosialisasi dan antihoaks," katanya dikutip dari Antara, Selasa (27/10).

Menurut Nasrullah, vaksinasi kelihatannya gampang, yakni menyuntikkan vaksin ke tubuh manusia sehingga bisa menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus, khususnya COVID-19.

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan polemik dan ketakutan baru dari publik yang mendahului dari program vaksinasi itu.

Untuk itulah, pakar antropologi masyarakat lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menekankan publik perlu diyakinkan terlebih dahulu bahwa vaksinasi aman. Dan telah melalui beberapa tahap uji coba hingga dinyatakan benar-benar aman bagi tubuh manusia.

"Kalau pun ada respons dari tubuh manusia, misalnya gejala panas, alergi, juga perlu diketahui publik agar tidak panik," katanya.

Petugas kesehatan melakukan simulasi suntik vaksin COVID-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Kemudian, menurut dia, kehalalan vaksin atau tidak mengandung babi, juga perlu disampaikan, terutama bagi warga Muslim. Sebab hal ini sering muncul menyertai produksi medis, baik obat, kosmetik maupun makanan.

Untuk menghindari isu hoaks, kata dia, alangkah baiknya vaksin disuntikkan terlebih dahulu kepada pejabat pemerintah atau kepala daerah secara terbuka.

"Ini sebenarnya hal biasa saja, seperti pejabat yang mendonorkan darahnya, tetapi menjadi luar biasa karena hal baru, yakni disuntikkan vaksin antiCOVID-19 ke tubuh pejabat kepala daerah hingga presiden sebelum ke rakyat," kata dia.

Menurut rencana, program vaksinasi akan dimulai akhir tahun ini. Seharusnya November, tetapi menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ada kemungkinan mundur sedikit karena persoalan izin darurat dari BPOM.