Pakar Tegaskan Pandemi Tak Bisa Jadi Alasan Presiden Menjabat 3 Periode

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden bisa 3 periode belakangan terus bergulir. Salah satu isu yang beredar, alasan wacana tersebut disuarakan agar negara semakin fokus selesaikan pandemi COVID-19.

Terkait hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menegaskan alasan itu tak bisa dijadikan landasan dalam memperpanjang masa jabatan presiden.

"Perpanjangan karena darurat? Tidak bisa serta merta. Kondisi darurat harus ditetapkan dengan pernyataan Perpu Nomor 23/PRP/1959," kata Bivitri dalam diskusi virtual terkait wacana presiden 3 periode, Minggu (27/6).

Baginya, keadaan sekarang tak masuk dalam kategori tersebut. Karena, ada pada kondisi bencana nonalam yang diakibatkan pandemi COVID-19.

"Dan saat ini tidak masuk rezim kondisi darurat melainkan bencana nonalam dan kedaruratan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi corona di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (10/6). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Bivitri menilai bahwa munculnya wacana 3 periode ini dimainkan pihak-pihak dalam oligarki saat ini.

Dia menilai pihak-pihak ini sudah berupaya menjadikan presiden sebagai tumpuan kekuasaan. Salah satu yang dicontohkan seperti bagi-bagi jabatan baik dubes dan komisaris.

Sehingga, pihak-pihak tersebut sudah merasa nyaman dan tak menginginkan adanya pergantian kepemimpinan.

"Tidak hanya dubes, komisaris juga dibagi-bagi. Kalau kita baca kita tarik ke hal yang kita zoom out, kita akan bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Maka kita akan bisa lihat bahwa oligarki ini yang sedang mengontrol, sudah nyaman mereka, maka tentu saja lebih baik tak usah diganti (presiden)," pungkasnya.