Pakar UGM: Atasi Banjir Jakarta dengan Normalisasi, bukan Naturalisasi
PerbesarAwal tahun 2020 banjir menggenangi Jakarta dan sekitarnya. Perdebatan kemudian mengerucut pada kebijakan yang harus diambil, apakah dengan cara normalisasi atau naturalisasi. Rachmad Jayadi Ahli Hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir Jakarta adalah normalisasi.
“Kenapa dikatakan normalisasi, itu adalah pengertian hidrolik supaya kemampuan alur sungai mengalirkan air kembali normal seperti dulu,” ujar Rachmad di UGM, Yogyakarta, Senin (6/1).
Dia menjelaskan secara ilmiah, meski di bantaran tidak ada penduduk tetapi semakin lama lebar sungai makin kecil lantaran ada sedimentasi.
“Apalagi ada beban penghunian yang yang notabene tidak resmi itu kan mempersempit. Supaya alirannya itu makin lancar itu harus kembali dinormalkan,” katanya.
Sebenarnya ada alternatif untuk mengembalikan kemampuan aliran menjadi normal yaitu dengan kondisi natural seperti ruang terbuka hijau. Namun itu ada konsekuensinya, di mana kecepatan airnya tidak bisa besar karena sungai harus besar.
“Sekarang ini supaya kompromi. Supaya normalisasinya tidak memperparah masalah ekonomi, maka airnya harus cepat. Ruangnya cukup sempit tapi airnya cepat. Supaya cepat apa? Tidak dikembalikan ke natural (naturalisasi), tetapi harus artifisial, harus dipakaikan pelindung, diberi dinding yang licin supaya air mengalir lebih cepat dan tahan erosi,” tegasnya.
Rachmad menyinggung soal gagasan naturalisasi sungai yang diusung Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurutnya Anies lupa bahwa yang dilakukannya di hilir itu bisa saja menyumbat aliran.
“Salah satu pimpinan yang di DKI memberikan contoh naturalisasi sukses di negara tetangga kita di Singapura. Tapi beliau lupa yang dilakukan itu bukan di hilir, kalau di hulu masih mungkin karena di hulu belum ada persoalan kiriman air terakumulasi,” ujarnya.
“Kalau di hilir sama saja membumpeti (menyumbat). Kalau dinaturalisasi kan jadinya lebih pelan. Kalau kata orang Jawa bukannya tidak benar tapi tidak pener atau tidak proper," urai Rachmad.
Pernyataan pakar UGM ini berbeda dengan pakar Hidrodinamika ITB Muslim Muis yang mengatakan satu-satunya cara membebaskan Ibu Kota dari banjir adalah dengan cara naturalisasi.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Anies. Pak, naturalisasi itu satu satunya jalan supaya Jakarta bebas banjir. Tidak ada pilihan lain, Pak," kata Muslim dalam diskusi Polemik di Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1).
Menurut Muslim, konsep naturalisasi adalah menangkap air hujan, diresapkan, dan lalu sisanya dibuang. Hal ini akan efektif bila dilakukan oleh masyarakat.
Konsep ini merupakan pengelolaan prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir dan konservasi.
"Kurangi debit banjir itu. Gimana caranya? Tangkap hujannya. Tak Hanya di sini, di sana tuh di puncak di Bogor. Siapa yang bisa perintahkan tangkap hujan itu? Jangan tanya saya, sudah jelaskan siapa. Bukan tugas Pak Anies," kata dia.
"Siapa yang bisa lakukan itu?" tanya moderator.
"Pemerintah pusat bos, Presiden sama menterinya," jawabnya.
Sementara terkait opsi normalisasi sungai, Muslim tak sependapat dengan itu. Bahkan menurut dia, apabila normalisasi dilakukan, bukan tak mungkin Jakarta malah terendam.
"Bisa enggak kita hindari banjir ini? Buat kali dan sungai besar? Berapa kapasitasnya BKB (Banjir Kanal Barat) kita itu? Kapasitasnya itu hanya 500. Saat hujan pertama ekstrem itu sudah penuh. Untung waktu bersamaan tidak datang (air dari) Katulampa. Dia beberapa jam berikutnya," kata dia.
"Dituduh Anies tidak normalisasi, padahal kalau dinormalisasi bapak ibu, makin tenggelam bapak itu. Air itu kan ditahan dulu di hulu, karena banjir tadi kan. Kalau dinormalisasi, bapak ibu, itu Jakarta tenggelam. Air yang tadinya terendam di sini, tergelontorkan ke hilir. Jadi kalau mau normalisasi pastikan dulu hilirnya (bisa menampung), bukan hulunya," pungkasnya.