Paloh Bicara Hak Angket: NasDem Evaluasi, Demokrasi Kita Tak Lagi Mufakat

Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Mantan Wapres Jusuf Kalla usai menggelar buka bersama di Jalan Brawijaya, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Umum NasDem bicara terkait posisi partainya dalam wacana pengguliran hak angket Pemilu 2024 di DPR. Paloh memastikan hak angket sebagai jalan yang sesuai dengan hak konstitusi oleh para anggota dewan.

“Kalaupun NasDem mendorong hak angket itu semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan,” kata Paloh di Tower NasDem, Rabu (20/3).

Dia menegaskan, bahwa konsentrasi Nasdem saat ini adalah kepentingan nasional. Bagi Paloh, persatuan nasional di atas kepentingan Pemilu.

"Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan di mana saja. Persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri menurut saya. Apalagi hak angket," bebernya.

Meski begitu, Paloh menyebut, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tak lagi berdasarkan musyawarah dan mufakat. Melainkan suara terbanyak.

“Ini baru kita pikirkan bersama. Karena apa, demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan asas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak,” jelasnya.

Paloh juga menyadari bahwa hak angket memerlukan dukungan partai yang besar di DPR. Untuk itu, NasDem akan mengamati jalannya hak angket. Termasuk PDIP yang dianggap sebagai inisiator hak angket.

“Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu NasDem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu per satu, partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, bukan NasDem sebagai partai terbesar,” imbuhnya.

“Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan,” pungkasnya.