PAN Gabung Koalisi Jokowi, Reshuffle Kabinet Menanti?
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
PAN telah resmi bergabung ke koalisi Jokowi. Debut PAN terlihat saat hadir dalam pertemuan petinggi parpol dengan Jokowi pada Rabu (25/8) di Istana.
Alasan PAN bergabung dengan koalisi Jokowi menimbulkan teka-teki. Jika menilik ke belakang, sebenarnya bukan kali ini saja PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, meski sempat menjadi oposisi.
Misalnya, pada Pemilu 2014. Ketika itu, mereka mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres. Nahas setelah Prabowo-Hatta kalah melawan Jokowi-JK, PAN memutuskan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK.
Kini peristiwa serupa kembali terulang. Lantas apakah bergabungnya PAN akan memicu reshuffle ketiga dalam Kabinet Indonesia Maju?
Waketum PPP Arsul Sani menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Jokowi. Adapun apakah PAN akan mendapat jatah menteri pasca bergabung ke koalisi sepenuhnya terserah Jokowi.
ADVERTISEMENT
“Soal reshuffle itu, kan, domainnya Presiden, karena merupakan hak prerogatifnya. Sikap PPP tidak berubah soal itu. Monggo Presiden apakah mau nambah anggota koalisi [baru di] pemerintahannya atau mau tetap?” kata Arsul.
Arsul menekankan, PPP akan menyerahkan semua keputusan kepada Presiden. Di satu sisi, dia yakin masuknya PAN tak akan mengurangi jatah menteri partai koalisi yang sudah ditetapkan Jokowi.
“Kalau mau nambah, dan untuk itu perlu masuk ke kabinet ya itu juga PPP serahkan kepada Presiden. PPP yakin bahwa Presiden itu akan bijak terkait soal portofolio yang akan diberikan kepada PAN. [Presiden] tidak akan mengurangi atau mengubah jumlah portofolio yang sudah diberikan kepada partai politik,” terang Wakil Ketua MPR itu.
Arsul tak mau berspekulasi soal sosok kader PAN yang cocok menduduki kursi menteri jika memang ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia kembali mengatakan PPP akan mengikuti keputusan Jokowi.
ADVERTISEMENT
“Wah, saya bukan dukun atau konsultan politik. Jadi yang cocok siapa dari PAN yang jadi Menteri dan posnya apa, ya, kita serahkan saja sama Presiden,” tandas dia.
PAN: Kita Tunggu Saja Apa Benar Ada Reshuffle
Menanggapi isu reshuffle kabinet, PAN menegaskan tak ingin berspekulasi.
“Reshuffle hak prerogatif Presiden, kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja apa benar ada reshuffle,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto.
Yandri juga tak mau memprediksi apakah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan mendapat jatah menteri jika ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Begitu pun terkait posisi apa yang mungkin diduduki Zulhas bila ini terjadi.
“Saya bukan Presiden,” terang dia saat dimintai tanggapan.
Sementara itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi ikut menegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya kewenangan Jokowi. PAN akan menghormati apa pun keputusan yang diambil terkait reshuffle.
ADVERTISEMENT
“Hal itu telah menjadi kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi," ucap Viva.
"PAN menghormati kewenangan khusus Presiden sebagaimana termaktub di Pasal 17 UUD 1945. PAN menghormati fatsun berpolitik sehingga semuanya dikembalikan kepada kebijakan Presiden,” tambah dia.
Terkait kesiapan PAN apabila mendapat jatah menteri, Viva Yoga Mauladi juga memberi tanggapan yang sama. PAN akan mendukung semua keputusan Jokowi.
“Bahkan sejak pasca kongres PAN Februari 2020, PAN tetap mendukung kebijakan pemerintah, terutama untuk program pemberdayaan rakyat, kebijakan afirmasi ekonomi untuk UMKM, pendidikan dan kesehatan, serta semua program pemenuhan hak hidup rakyat,” terangnya.
Sedangkan Sekjen PAN, Eddy Soeparno, juga mengatakan tak mau berandai-andai. Menurut dia, Jokowi yang paling pantas menentukan apa yang terbaik.
ADVERTISEMENT
“Kita semua memahami masalah reshuffle itu kedaulatannya ada di tangan Presiden. Jadi sepenuhnya Presiden yang akan menetapkan, menentukan, apa yang dianggap Pak Presiden paling dibutuhkan. Sosok yang paling dibutuhkan untuk tangani permasalahan kompleks sehari-hari,” ujar Eddy.
Reshuffle, Jokowi Pasti Menimbang yang Terbaik untuk Semua Partai Koalisi
Jika reshuffle memang akan diadakan dalam waktu dekat, PKB akan mendukung apa pun keputusan Jokowi. PKB yakin, saat membuat keputusan, Jokowi pasti menimbang kepentingan seluruh parpol yang ada di koalisinya.
“Pak Jokowi pasti mempertimbangkan yang terbaik untuk semua partai yang tergabung dalam koalisi dan PAN yang baru bergabung. Pak Jokowi adalah orang yang menjadikan kinerja sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi terhadap pembantunya,” Wasekjen PKB Faisol Reza.
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, Faisol menilai kinerja kabinet yang ada saat ini sangat memuaskan.
“Di mata PKB, kinerja kabinet hari ini sangat memuaskan. Anda bisa lihat dari hasil survei yang ada,” terang dia.
Faisol menegaskan tak mau berandai-andai soal reshuffle. Termasuk menanggapi potensi hilangnya kursi PKB jika PAN dapat posisi di kabinet.
“Kenapa berandai-andai?” tandas dia.
Zulhas Dinilai Cocok Jadi Menteri Jika Reshuffle, Diduga Tak Mau Selain Menko
Berbagai spekulasi soal siapa kader PAN yang cocok menjadi menteri jika Presiden Jokowi jadi melakukan reshuffle mulai bermunculan. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi salah satu nama yang dibahas.
Pakar Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, berpendapat pria yang akrab disapa Zulhas itu pantas duduk di kabinet. Tetapi menurut dia, Zulhas hanya akan bersedia mengisi posisi Menko.
ADVERTISEMENT
“Zulhas tentu cocok, ya. Karena dia pernah jadi Menteri Kehutanan dan Ketua MPR. Tapi untuk posisi, dugaan saya beliau hanya tertarik kalau diangkat atau ditawarkan jadi Menko. Karena beliau pernah diangkat jadi Mentan dan Ketua MPR,” kata Arya.
Meski demikian, Arya menilai akan sulit memposisikan Zulhas sebagai Menko. Sebab jajaran Menko saat ini sudah diduduki sosok yang posisinya sangat kuat.
“Pak Airlangga [Menko Perekonomian] Ketum Golkar, Pak Luhut [Menko Marves] enggak mungkin, bagaimanapun kendali program-program strategis nasional di bawah kendali dia," kata Arya.
"Menko PMK, Pak Muhadjir, itu kan perwakilan Muhammadiyah, jadi itu dapat ganggu pemerintah juga kalau diganti. Tapi enggak tahu juga, Pak Zulhas kan dari Muhammadiyah juga,” paparnya.
Arya menilai, Jokowi bakal sulit mengganti Menko Polhukam Mahfud MD karena pengalaman di bidang hukum, pernah menjadi Ketua MK, serta dekat dengan NU.
ADVERTISEMENT
"Jadi memang agak sulit juga posisi Pak Zulhas di Menko. Tapi bisa saja [Pak Zulhas dapat posisi Menko]. Tapi kesulitannya itu,” imbuh dia.
Arya tak memungkiri Zulhas bisa saja ditawari atau tertarik dengan posisi menteri di luar Menko. Namun ia menyoroti sepanjang sejarah, ketua umum parpol mendapat posisi Menko sudah menjadi kebiasaan politik.
Andaikan ketum parpol tak menjadi menko, posisinya strategi seperti Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Arya beranggapan, saat ini Zulhas juga tengah dihadapi tantangan mengelola partai pasca Amien Rais hengkang dari PAN dan membentuk partai Ummat. Sehingga bisa saja keputusan akhirnya, Zulhas tidak akan menjadi menteri.
“PAN posisinya enggak mudah, sekarang punya kompetitor, Partai Ummat yang didirikan Pak Amien, dan partai-partai baru. Lalu ada partai non parlemen seperti PSI. Sementara kan suara PAN juga [pemilu] kemarin sekitar 6%,” terang dia.
ADVERTISEMENT
Namun jika ada reshuffle dan Zulhas tak mengambil tawaran menteri, Arya meyakini jabatan ini akan dialihkan kepada kader PAN terdekatnya. Seperti Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, atau Sekjen PAN Eddy Soeparno.