PAN: Jakarta Butuh Rp 5-7 Triliun untuk Kebutuhan Warga Jika Lockdown

Eko Patrio di lokasi kebakaran Krukut. Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan

Desakan pemerintah untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal kian mengemuka. Kali ini datang dari Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Tentunya tak sekedar menerapkan lockdown semata namun juga persiapan kebutuhan yang diperlukan masyarakat saat lockdown dijalankan.

Untuk DKI Jakarta, dia menilai perlu persiapan sekitar Rp 5-7 Triliun jika rencana lockdown dilakukan selama satu bulan.

"DKI Jakarta perlu mempersiapkan Rp 5-7 Triliun jika rencana lockdown atau karantina wilayah dilakukan selama satu bulan,"kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (30/3).

"Dana tersebut berdasarkan asumsi dari tiap 2,6 juta rumah tangga di DKI Jakarta mendapatkan Rp 2-3 juta per-bulan. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama dilakukan lockdown,"lanjutnya.

Suasana di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta yang sepi di hari Senin (23/3). Foto: Suhada/pembaca kumparan

Meski pemenuhan logistik serta pangan saat lockdown merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun Pemprov DKI Jakarta menurutnya dapat membantu melalui beberapa cara.

Pertama, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Pak Anies sudah alokasikan sebanyak Rp 54 miliar. Sementara Komisi A DPRD sudah setuju anggaran Rp 183 miliar, dengan rincian 130 milyar untuk dinkes, 53 milyar untuk kewilayahan," jelasnya.

Kedua, realokasi fiskal lainnya bisa melalui pemanfaatan SILPA (Sisa lebih pembiayaan anggaran) APBD DKI Jakarta 2019. Diproyeksikan totalnya Rp 5,5 triliun.

"Kita bisa alokasikan setengah sampai 80% untuk bantuan logistik dan pangan," jelasnya.

Kemudian ketiga, ada realokasi rencana event dan pembangunan infrastruktur DKI Jakarta. Salah satunya realokasi anggaran formula E sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, saat ini ada 9 infrastruktur prioritas DKI Jakarta yang kira-kira per tahun bisa menghabiskan Rp 5 triliun.

"Jika dibatalkan atau ditunda dua saja seperti pengembangan jalur MRT dan LRT maka bisa dapat 1 triliun,"ujarnya.

Terakhir, menurutnya bisa menggunakan dana CSR BUMD DKI Jakarta yang saat ini sekitar 23 perusahaan. Dari total perusahaan itu, dana CSR masing-masing bisa diambil sekitar Rp 500 juta-1 milliar.

"Jika ditotal bisa dapat Rp 11-20 milliar," ujarnya.

Jika nanti dana yang dikumpulkan belum memenuhi maka dia menyebut Fraksi PAN akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD DKI untuk berkoordinasi agar bisa menyumbangkan gaji sekitar 50 persen selama 3 bulan.