News
·
19 April 2021 9:54

PAN Minta Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara Dihentikan: Bukan Pemilu

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PAN Minta Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara Dihentikan: Bukan Pemilu (252243)
searchPerbesar
Terawan suntikkan vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie di RSPAD, Jumat (16/4). Foto: Lalu Mara
Polemik Vaksin Nusantara yang digagas eks Menkes Terawan Agus Putranto terus bergulir. Sejumlah tokoh menyatakan dukungan kepada BPOM untuk menjalankan tugasnya mengawasi Vaksin Nusantara.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, terdapat sejumlah tokoh yang mendukung uji klinis fase II vaksin Nusantara diteruskan meski tak mendapat lampu hijau BPOM. Dukungan ini berasal dari Senayan dan sejumlah tokoh politik.
Terkait hal itu, anggota komisi IX DPR Saleh Daulay berpandangan aksi mendukung dalam polemik Vaksin Nusantara tidak tepat. Sebab, menurutnya, orang yang mendukung tak semuanya berlatar belakang akademik pendidikan dan hanya mendapat informasi dari media.
"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh, Senin (19/4).
PAN Minta Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara Dihentikan: Bukan Pemilu (252244)
searchPerbesar
Infografik serba-serbi vaksin Nusantara Terawan. Foto: kumparan
Terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan BPOM, kata dia, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Dia pun meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memfasilitasi.
ADVERTISEMENT
"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat" ucap dia.
PAN Minta Aksi Dukung Mendukung Vaksin Nusantara Dihentikan: Bukan Pemilu (252245)
searchPerbesar
Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi
"Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan Vaksin Nusantara atau Vaksin Merah Putih," sambungnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR itu mengatakan di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru, termasuk memikirkan agar vaksin dalam negeri dapat bermunculan.
"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," tutup Saleh.
ADVERTISEMENT