PAN soal Presiden Boleh Kampanye: Jangan Cemas, Jokowi Tetap Jaga Demokrasi

Viva Yoga. Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Presiden Jokowi secara terang-terangan mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mendukung pernyataan Jokowi. Menurutnya, seorang presiden dan menteri memang tidak dilarang untuk berkampanye.

"Tidak ada Undang-undang yang dilanggar karena hal itu dijamin di pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Jika presiden ikut kampanye maka hal itu sudah jelas siapa paslon yang akan didukung," kata Viva kepada wartawan, Rabu (24/1).

Viva menilai, masyarakat Indonesia telah mengetahui siapa paslon yang didukung Jokowi di Pemilu 2024.

Namun, bila Jokowi ikut kampanye, Viva menuturkan hal ini sudah diatur dalam undang-undang Pemilu.

"Pertama, sesuai Pasal 281 UU Pemilu bahwa harus cuti di luar tanggungan negara. Hal ini bukan hanya berlaku kepada presiden, namun juga kepada menteri, gubernur/ wakilnya, bupati/ wakilnya, dan wali kota/ wakilnya," kata Viva.

Begitu juga dalam Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, ia menjelaskan dalam berkampanye, presiden dan pejabat negara diatur agar tidak menggunakan fasilitas negara.

"Kedua, dalam melaksanakan kampanye, presiden (juga wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah) dilarang menggunakan fasilitas negara, yaitu dalam hal sarana mobilitas, gedung kantor, atau sarana perkantoran, kecuali untuk pengamanan," terangnya.

Pelarangan penggunaan fasilitas negara itu, lanjutnya, bertujuan agar tidak terjadi abuse of power dan agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara Luber, Jurdil, aman, nyaman, berkualitas.

Lebih jauh, dia pun menegaskan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terhadap sikap presiden. Jokowi, kata Viva akan tetap menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, cemas, was-was terhadap sikap Presiden Jokowi. Pak Jokowi akan tetap menjaga iklim demokrasi menjadi lebih berkualitas, pemilu dapat berjalan aman, nyaman, damai, dan menggembirakan," tandas dia.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti kegiatan serah terima alutsista. Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Sebelumnya Jokowi secara terang-terangan mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak.

"Presiden itu boleh, loh, kampanye. Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal itu bisa dilakukan karena selain pejabat publik, dirinya adalah pejabat politik.

"Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.