PAN soal PSI Tolak Perda Agama: Hanya Jualan Politik Saja

Saleh Partaonan Daulay, Anggota DPR&PAN (Foto: Dok. fraksipan.com)

PSI akan menolak Peraturan Daerah (Perda) agama atau syariah, termasuk perda injil. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie. Menurut Grace, banyak perda agama hanya membatasi masyarakat. Sehingga PSI akan menolak perda-perda agama agar Indonesia tidak seperti Suriah.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, keinginan PSI untuk menolak Perda-perda agama sah-sah saja. Namun, menurut Saleh, hal itu perlu didahului dengan sosialisasi yang masif tentunya terhadap daerah yang terdapat Perda syariah.

“Bagus aja. Silakan diperjuangkan. Masing-masing partai tentu harus ada garis perjuangan. Perlu disosialisasikan ke masyarakat secara luas. Terutama ke daerah-daerah yang katanya ada Perda Syariah,” kata Saleh saat dihubungi, Senin (12/11).

Namun, Menurut Saleh, apa yang diucapkan Grace hanya bagian dari jualan politik untuk mendapat simpati masyarakat. Oleh karena itu, Saleh meminta semua pihak untuk tidak terlalu serius menanggapi dari keinginan Grace dan PSI yang ingin menolak perda-perda agama.

“Ini hanya isu aja. Jualan politik. Dipahami secara biasa saja. Tidak usah terlalu serius. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah pemilu nanti,” jelas Saleh.

Selain itu, Saleh menilai, untuk memperjuangkan keinginan PSI itu bukan hal yang mudah. Dia mengatakan, PSI harus lebih dulu bisa meraih suara maksimal, khususnya bisa memenangkan kontestasi pilkada di daerah yang terdapat perda-perda agama.

“Sebelum itu, tentu yang perlu diperjuangkan oleh PSI adalah mencari suara maksimal. Kalau mau melakukan reformasi dan perubahan drastis, minimal mereka harus mendapatkan 50 persen plus 1 di daerah-daerah yang katanya ada perda syariah,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Grace Natalie di perayaan HUT ke 4 PSI di ICE BSD, Minggu (11/11/2018). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Namun, Saleh mengatakan keinginan PSI untuk menolak perda agama akan sangat sulit diterima masyarakat, khususnya di Aceh. Bahkan, menurut Saleh, komitmen PSI tersebut bisa memincu penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh yang kental dengan hukum adat syariahnya.

“Tapi saya yakin mereka berat melakukan itu. Apalagi di Aceh, mereka mempunyai hak otonomi sendiri. Kalau itu yang mau dilarang, saya kira tidak akan mudah. Bisa jadi akan ada penolakan besar-besaran di sana,” ujar Saleh.