News
·
24 September 2020 18:49

PAN soal Revisi PKPU: Paslon Bisa Disanksi Pidana Jika Langgar Protokol Corona

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PAN soal Revisi PKPU: Paslon Bisa Disanksi Pidana Jika Langgar Protokol Corona (71457)
Anggota Komisi II DPR F-PAN Guspardi Gaus. Foto: Dok. Pribadi
KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang merupakan revisi dari PKPU nomor 6 tahun 2020. Dalam PKPU terbaru, KPU mengatur sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan dengan memberikan peringatan tertulis.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, meski dalam revisi PKPU tak mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol corona, terdapat aturan lain yang sudah mengatur hal itu seperti dalam UU Kesehatan.
Namun, ia menegaskan PKPU hasil revisi sudah memuat sejumlah larangan bukan sekadar imbauan.
"Tadinya hanya bersifat imbauan sekarang bentuknya larangan. Kalau imbauan kan tidak ada sanksi kalau larangan ada sanksi. Sanksi itu sebetulnya juga ada yang bersifat pidana. Jangan hanya melihat di PKPU-nya saja," kata Guspardi saat dihubungi, Kamis (24/9).
PAN soal Revisi PKPU: Paslon Bisa Disanksi Pidana Jika Langgar Protokol Corona (71458)
Rombongan bakal paslon Walikota Solo, Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo) di KPU Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/9). Foto: Dok. Istimewa
"Itu kan ada misalkan masalah kesehatan itu kan ada juga UU yang mengatur tentang itu dan ranahnya bisa ke pidana. Jadi artinya harus melihat secara komprehensif terhadap peraturan," imbuh dia.
ADVERTISEMENT
Guspardi mengatakan melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020, kekuatan hukum TNI/Polri untuk membubarkan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa juga semakin jelas.
"Tidak boleh melakukan (kegiatan) sebelum dia akan melaksanakan kita cegah. Kalau sedang (berlangsung) kita bubarkan. Jadi pihak aparat TNI, Polri, Satpol PP kita kan sekarang surat edaran Mendagri kan sudah disampaikan ke seluruh kabupaten/kota untuk menindak pandemi COVID protokoler," ucapnya.
Lebih lanjut, Politikus PAN itu mengatakan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sebagai jawaban sejumlah pihak yang mendesak penundaan pilkada seperti NU dan Muhammadiyah.
"Jadi PKPU nomor 13 adalah merupakan respon Komisi II dan pemerintah terhadap surat edaran yang disampaikan oleh NU, Muhammadiyah dan elemen lain terhadap tingginya kepedulian mereka terjadal pelaksanaan pilkada yang dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru," tandas Guspardi.
ADVERTISEMENT