PAN soal Tjahjo Bicara ASN Terpapar Radikalisme: Buktikan dengan Data

Menpan RB Tjahjo Kumolo menghadiri peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Tahap 1 di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (23/3). Foto: Instagram/@ntmc_polri

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengungkap pemerintah banyak kehilangan ASN yang pintar karena terpapar radikalisme. Anggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta Tjahjo membuktikan banyaknya ASN yang terpapar radikalisme agar tak menimbulkan keresahan.

"Tentu kita minta kepada MenPANRB informasi yang disampaikan itu harus punya data-datanya. Jadi jangan ini menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Kalau memang dikatakan banyak para ASN yang pintar-pintar terpapar radikalisme, tentu itu harus dibuktikan misalkan di satuan dinas mana atau departemen apa dan sebagainya," kata Guspardi, Senin (19/4).

"Jadi kalau statement yang tidak punya data dan fakta, tentu ini menimbulkan kegelisahan keresahan bagi para ASN. Jadi kalau ini dimunculkan dengan gitu, kan, kurang elok juga. Kita dalam negara dan pemerintahan ini memunculkan sesuatu yang tidak kondusif," lanjut dia.

Ilustrasi PNS di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Guspardi juga mempertanyakan kinerja pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan jika ASN disebut banyak yang terpapar radikalisme.

"Artinya apa harusnya, kan, kalau memang sudah dikatakan banyak yang terpapar, berarti apa pekerjaan yang dilakukan oleh pembina daripada ASN itu kalau memang betul yang disampaikan ini. Artinya tahu-tahu sekonyong-konyong sudah dinyatakan saja oleh MenPANRB banyak orang-orang pintar di ASN yang terpapar," jelasnya.

Menurut politikus PAN itu, seseorang yang terpapar radikalisme membutuhkan waktu yang lama. Sehingga seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi ASN terpapar radikalisme.

"Untuk bisa terpapar itu, kan, melalui proses. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya itu atau satuan kerja dan sebagainya. Jadi orang-orang itu bisa terpapar radikalisme tidak sekonyong-konyong, melalui proses," ujar Guspardi.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan definisi radikalisme yang digunakan pemerintah. Guspardi berharap orang yang kritis jangan dikatakan sebagai seseorang radikal.

"Jadi orang-orang kritis lalu dikatakan radikal ini juga tidak pas. Jadi pemahaman pengertian tentang radikal ini harus didudukkan dulu. Kan banyak juga orang-orang yang melakukan sesuatu jadi harusnya pemerintah apalagi Pak Tjahjo sebagai MenPANRB harus secara objektif dalam menyikapi para ASN ini," tutup dia.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo membeberkan fakta banyak orang pintar di lingkungan pemerintahan namun terpapar radikalisme. Karena itu mereka tak bisa melanjutkan karier.

"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya bisa duduk di eselon 1, yang dia seharusnya bisa duduk di eselon 2, yang seharusnya dia bisa Jadi Kepala Badan atau lembaga, tapi dalam TPA (Tes Potensi Akademik), dia terpapar dalam masalah radikalisme terorisme, ini tanpa ampun," kata Tjahjo.

"Kami sudah ada datanya semua lewat medsosnya yang dia pegang, kedua lewat PPATK dan sebagainya, saya kira ini kita harus cermati secara bersama-sama," sambung dia.