PAN: Tak Ada Manuver Partai untuk Bergabung dengan Kabinet Jokowi

Viva Yoga. Foto: Ela Nurlaela/kumparan

PAN mengaku tak melakukan manuver apapun untuk bergabung bersama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan apabila nantinya partai pimpinan Zulkifli Hasan itu tetap berada di luar pemerintahan.

"Sebenarnya tak ada manuver dari PAN. PAN tidak ada masalah mau di dalam atau di luar pemerintahan. Karena menurut platform PAN, mau di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan sama-sama mulianya selama untuk bangsa dan negara," kata Viva di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/7).

Viva menuturkan, sikap PAN akan ditentukan dalam Rakernas yang direncanakan digelar pada Juli atau Agustus 2019. Menurutnya, penentuan sikap melalui Rakernas merupakan bentuk keterbukaan partai terhadap gagasan seluruh kader.

"Apakah PAN nanti sebagai kekuatan politik di luar pemerintah atau di pemerintah akan ditentukan di rakernas. Dinamika di internal PAN itu merupakan bagian dari demokratisasi di internal partai, bahwa PAN ini mau menunjukkan kepada publik bahwa PAN ini partai reformis," tuturnya.

"PAN itu partai terbuka yang inklusif, yang menyerap semua ide, gagasan, aspirasi, dan itu teropinikan di publik. Jadi itu adalah bagian dari proses pembelajaran politik di masyarakat semuanya, tetapi nanti akan ditentukan di rakernas PAN," lanjut Viva.

Menurut Viva, konsep oposisi bukan hanya terjadi dalam pemerintahan, melainkan juga berada dalam parlemen. Sehingga, kata dia, kehadiran oposisi sangat penting untuk membangun negara.

"Konsep oposisi berbeda dengan konsep oposisi yang ada di sistem parlementer. Kalau sekarang, seluruh anggota DPR RI, seluruh parpol menjalankan fungsi pengawasan, artinya proses peran fungsi oposisi itu ada di dalam parlemen apapun parpolnya. Saya sangat yakin proses oposisi bisa dari dalam, ditambah dari proses-proses di luar parlemen. Kalau sinergis sangat bagus," tuturnya.

Baginya, peran oposisi memiliki andil penting untuk memantau dan mengkritik pemerintahan.

"Kekuatan oposisi baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen itu sangat penting karena proses untuk kritik dan monitoring terhadap jalannya pemerintah agar pemerintahan bisa berjalan bersih, sehat, kuat dan berwibawa," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajat Wibowo mengklaim lebih dari separuh kader PAN sepakat untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Ma`ruf.

“Ya saya bukan tipe orang yang suka klaim ya. Tapi yang jelas mereka sudah komunikasi dengan semua pihak dan insya Allah lebih banyak yang ingin tetap di oposisi,” ungkap Drajad di Kantor DPP PAN, Senin (15/7).