Pandu Riono: Memang Luhut Ngerti soal Pandemi? Harusnya yang Ditugaskan Terawan

18 September 2020 11:24 WIB
Pandu Riono. Foto: Dok. Pandu Riono
zoom-in-whitePerbesar
Pandu Riono. Foto: Dok. Pandu Riono
ADVERTISEMENT
Epidemiolog FKM UI Pandu Riono mengkritik perintah Presiden Jokowi ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan untuk mengendalikan penambahan kasus harian corona dalam dua pekan. Ia menilai Luhut tak mengerti persoalan kesehatan.
ADVERTISEMENT
"Itu kan penugasan Luhut, harusnya yang ditugaskan Menkes. Kementerian yang mengerti tupoksinya. Memangnya Pak Luhut ngerti? Ngerti, ngerti merintah," kata Pandu dalam diskusi daring Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) yang dilihat kumparan di Youtube TVMu, Jumat (18/9).
Ia menjelaskan, yang mengerti soal pandemi harusnya Menkes Terawan Agus Putranto dan jajaran. Namun, kata dia, saat ini arah penanganan pandemi lebih ke arah operasi yustisi.
"Beliau kan tentara. Jadi manajemen ini sekarang manajemen operasi. Bahasanya operasi yustisi dan lain lain," tutur dia.
Menurut Pandu, pandemi ini bisa sangat panjang. Apalagi, jika pemerintah atau negara tidak langsung turun tangan.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Pandemi ini bakal panjang bisa 5 tahun selama pemerintah Pak Jokowi dan dampaknya. Misalnya pandemi bisa diselesaikan pertengahan 2022 dampaknya bisa panjang sekali. Sampai presiden berikutnya jangan dulu, berat bebannya," tutur dia.
ADVERTISEMENT
"Supaya berhasil, negara yang harus merespons," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi Luhut dan Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo untuk fokus menangani dan mengawasi kasus corona di 9 provinsi prioritas. 9 provinsi yang menjadi prioritas penanganan corona yaitu DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan ditambah Papua.
“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” kata Luhut dalam siaran pers Kemenko Maritim dan Investasi, Selasa (15/9).