Para Akademisi yang Pernah Dilaporkan karena Diduga Hina Presiden Jokowi

Presiden Jokowi, Budi Karya Sumadi dan Erick Thohir usai acara Peresmian Runway 3, East Connection Taxiway dan Terminal 3 Bandara. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Kasus penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi masih saja terus terjadi. Kasus ini menjerat berbagai kalangan masyarakat, mulai akademisi atau dosen hingga masyarakat biasa.

Namun, beberapa waktu belakangan ini, dugaan penghinaan atau hate speech kepada Presiden Jokowi dilakukan oleh akademisi perguruan tinggi atau dosen.

Presiden Jokowi saat di KTT ASEAN, Bangkok, Thailand. Foto: Reuters

Berikut sejumlah kasus penghinaan presiden yang dihimpun kumparan;

Sucipto Hadi Purnomo, Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang dibebastugaskan karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Foto: Facebook/ @Sucipto Hadi Purnomo

Seorang dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dibebastugaskan. Pasalnya, dosen bernama Sucipto Hadi Purnomo itu diduga menghina Presiden Joko Widodo dan menyebar ujaran kebencian lewat postingan di media sosialnya.

Rektor Unnes, Prof Fathur Rokhman mengatakan, kasus tersebut sebenarnya sudah lama terjadi. Yakni pada masa pemilihan presiden. Postingan penghinaan terjadi beberapa kali di akun Facebooknya.

"Udah proses lama, bukan baru, waktu itu masih pemilihan presiden," kata Fathur melalui keterangan persnya, Jumat (14/2).

Postingan dosen Unnes yang diduga hina Presiden Jokowi. Foto: Dok. Istimewa

Proses teguran sudah dilakukan hingga sidang oleh tim cyber di Unnes. Kemudian, berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18211/A3.2/KP/2020 tanggal 23 Januari 2020, agar dilakukan pemeriksaan terhadap dosen Fakultas Bahasa dan Seni itu.

"Melakukan penghinaan beberapa kali. Sudah disidang di tim cyber Unnes. Kita dapatkan surat dari biro hukum Kemendikbud untuk binap (pembinaan aparatur)," jelasnya.

Rektor Unnes Fathur Rokhman. Foto: ristekdikti.go.id

Binap dilakukan dengan cara menonaktifkan tugas tridharmanya, tapi kepegawaiannya masih. Pasalnya, SP tercatat kepegawaiannya di KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Fathur menjelaskan, karena sedang pemeriksaan, dosen tersebut dibebastugaskan sementara dari jabatan dosen mulai 12 Februari 2019 sampai turunnya keputusan tetap.

Melalui Keputusan Rektor UNNES Nomor B/167/UN37/HK/2020, dosen tersebut dibebaskan sementara dari tugas jabatan dosen untuk menjalani pemeriksaan yang lebih intensif.

"Ini sementara sambil menunggu," katanya.

Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Foto: AFP/BAY ISMOYO

Guru perempuan sebuah madrasah di Kecamatan Tiris yang juga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebuah desa di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo tersulut emosi saat dukung-mendukung capres-cawapres melalui media sosial.

Guru berinisal YY (30), warga Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo tak bisa netral saat Pilpres 2019. Akhirnya YY harus berurusan dengan polisi.

Melalui akun Facebook (FB) bernama "Yuna Ardiasyah Yuna", ia mengirim postingan di grup Facebook Suara Rakyat Probolinggo (SRP). Ada foto Presiden ke-5 RI Megawati dan Presiden Jokowi tengah berdiri di Partai Palu Arit.

Postingan YY membikin geger teman-temannya di grup FB SRP. Tidak sebatas di dunia maya, belakangan bu guru "dijemput" di sekolahnya oleh anggota Sat Intelkam dan Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Probolinggo, Rabu, 29 Agustus 2018.

Pengamat Politik Rocky Gerung (kanan) menyampaikan materi saat diskusi di Aula Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pernyataan Rocky Gerung di acara televisi Indonesia Lawyers Club (ILC) mengundang kontroversi. Dalam acara tersebut ia mengucapkan bahwa kitab suci fiksi.

Salah satu pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada 2017, Jack Boyd Lapian melaporkan Rocky atas tuduhan menistakan agama pada April 2018 lalu.

Selain itu, dalam acara tersebut Rocky juga menyinggung terkait berat badan Presiden Joko Widodo saat naik motor Chopper. Menurut Jack pernyataan itu sama saja dengan menghina presiden.

“Banyak ya (yang menghina). Salah satunya soal berat badan harus 90 kilo. Sedangkan kita cek secara data pembalap ada tuh yang di bawah 90 kilo ada,” ujar Jack di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/4).

Jokowi kendarai motor Chopper Royal Enfield 350. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jack mengatakan, apa yang disampaikan oleh Rocky telah keluar dari konteks topik acara tersebut yaitu 'Jokowi Prabowo Berpantun'. Oleh karena itu ia juga meminta agar Karni Ilyas yang menjadi host agar selanjutnya bisa fokus kepada tema diskusi.

“Jadi menurut saya janganlah apalagi di situkan konteksnya kan temanya Jokowi Prabowo berpantun ya. Jadi ini udah keluar lari dari jalur juga,” tuturnya.

Sebelumnya, Rocky dilaporkan atas dugaan penistaan agama di Bareskrim Polri. Selain itu Rocky juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pelanggaran UU ITE.

Rocky Gerung memenuhi panggilan sebagai saksi untuk sidang lanjutan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Selasa (22/4). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Rocky Gerung juga pernah dilaporkan oleh politikus PDIP Henry Yosodiningrat karena pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila. Namun, laporan tersebut ditolak Bareskrim.

Henry Yoso mengaku kecewa dengan Bareskrim lantaran tak memproses laporannya terkait Rocky Gerung. Menurutnya, alasan Bareskrim menolak laporannya karena tidak memiliki surat kuasa langsung dari Presiden Jokowi.

“Saya keluar setelah menunggu 4,5 jam. Dengan rasa kecewa terhadap Polri melalui SPKT karena tidak ada kepastian, awalnya mereka menanyakan mana kuasa dari Jokowi,” kata Henry di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (9/12).