PB HMI Minta Jokowi Reshuffle Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu

Presiden Joko Widodo menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

PB HMI kubu Pj Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi yang meminta menteri Kabinet Indonesia Maju tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Romadhon, hal tersebut belum cukup. Ia meminta Jokowi memberi sanksi tegas kepada menteri-menterinya yang membuka peluang bahkan mendorong penundaan pemilu.

"Presiden harus 'menjewer', bahkan jika perlu mereshuffle menteri yang selalu bicara penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah karena tidak berbasis data," kata Romadhon dalam pernyataannya dikutip kumparan, Selasa (12/4).

"[Ini] sudah tentu sangat sensitif, menuai polemik, dan menimbulkan reaksi penolakan dari publik. Para menteri, hentikan dan setop berbicara penundaan pemilu. Fokus urusi bidang masing-masing sesuai perintah dan arahan presiden," sambungnya.

Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo 11 April di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Romadhon menyebut, keterlibatan sejumlah menteri dalam isu perpanjangan masa jabatan seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Marves Luhut B Pandjaitan.

Menurutnya, sudah sepatutnya para menteri diberi peringatan oleh Jokowi. Dia mendorong para menteri itu dicopot dari jabatannya sehingga tak mengganggu jalannya pemerinyahan.

"Dengan kewenangan dan hak prerogatif presiden, maka sepatutnya presiden memberikan warning dan teguran keras kepada para pembantunya jika sibuk urus politik dan pemilu. Menteri yang tidak fokus dan lupa pada tugas utama sangat layak dan pantas dicopot sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo, bersama Mendagri Tito Karanvian dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Lebih lanjut, Romadhon menyebut, kritikan dari berbagai pihak tak seharusnya ditanggung Jokowi. Termasuk juga unjuk rasa atau demo, lebih tepat ditujukan kepada para menteri yang mengungkit penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Berbagai pihak termasuk mantan aktivis 1998 yang juga politisi PDIP Adian Napitupulu mempertanyakan kenapa yang didemo Jokowi, bukan para menteri. Di sinilah pentingnya menggunakan logika jernih dan pikiran yang objektif tanpa prasangka atau menduga-duga sehingga tidak salah alamat," tandasnya.