News
·
22 September 2020 13:26

PBNU Ingatkan Pemerintah soal Pilkada 9 Desember: Ini Kondisi Tak Normal

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PBNU Ingatkan Pemerintah soal Pilkada 9 Desember: Ini Kondisi Tak Normal (19566)
Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini (kedua kiri) Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Pemerintah, DPR, dan KPU memutuskan Pilkada 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pemerintah seakan tak mengindahkan lonjakan kasus corona yang terus terjadi dan permintaan berbagai LSM dan ormas seperti PBNU, Muhammadiyah, hingga Perludem untuk menunda Pilkada 2020.
ADVERTISEMENT
PBNU yang juga meminta Pilkada 2020 ditunda, mengingatkan pemerintah jangan sampai pilihan melanjutkan Pilkada menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Ya intinya Pemilukada jangan menjadi masalah di kemudian hari, yang kemudian nanti kita sesali akibat kelalaian menerapkan protokol kesehatan. Toh belum ada Pemilukada saja sudah hari ini arus penambahan jumlah terpapar COVID-19 masih tinggi sekali," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, saat dimintai tanggapan, Selasa (22/9).
Helmy kembali mengingatkan bahwa situasi di Indonesia saat ini tidak dalam kondisi yang normal. Ia pun menyebut bahwa tahapan kampanye merupakan tahapan paling rawan penyebaran virus corona.
Oleh sebab itu, diperlukan suatu aturan tegas untuk membatasi kampanye.
PBNU Ingatkan Pemerintah soal Pilkada 9 Desember: Ini Kondisi Tak Normal (19567)
Ilustrasi TPS Foto: Aprilio Akbar/Antara
"Intinya kalau tetap mau dilaksanakan sekiranya yang paling memungkinkan terjadinya penyebaran itu ya pada saat kampanye. Maka harus ada pembatasan soal kampanye ini. Dan yang harus dipahami adalah bahwa keadaan ini keadaan yang tidak normal," papar Helmy.
ADVERTISEMENT
Helmy merinci, selain meniadakan kampanye tatap muka dan menggantinya dengan virtual, KPU perlu membuat aturan lain untuk memastikan masyarakat aman dari COVID-19 saat pencoblosan Pilkada 2020.
"Misalnya kampanye 71 hari yang bersifat terbuka tatap muka langsung ditiadakan diganti virtual. Berarti kan langsung kepada pencoblosan saja, pencoblosan tentu dengan protokol, misalnya per sepuluh orang atau misalnya TPS-nya diperbanyak sehingga tidak menjadi kerumunan. Dan setiap orang yang harus ke TPS harus menggunakan sarung tangan plastik, disediakan," tandas Helmy.
Dalam rapat antara Komisi II DPR, Mendagri, dan KPU, disepakati bahwa Pilkada 2020 akan tetap digelar 9 Desember mendatang. Namun, pemerintah dan DPR meminta KPU untuk merevisi PKPU dan mengatur soal tahapan pilkada dengan protokol corona ketat dan rinci.
ADVERTISEMENT