PDIP Absen di 8 Daerah pada Pilkada 2020

13 September 2020 16:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Jajaran DPP PDIP dalam acara pengumuman cakada PDIP tahap V. Foto: PDIP
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Jajaran DPP PDIP dalam acara pengumuman cakada PDIP tahap V. Foto: PDIP
ADVERTISEMENT
PDIP tidak mengajukan calon kepala daerah di 8 wilayah dalam Pilkada 2020. Hal itu dilakukan karena jumlah kursi partai berlogo banteng itu tidak memiliki cukup suara untuk mengusung calon sendiri di Pilkada 2020.
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mencontohkan seperti di Cilegon. PDIP hanya memiliki 4 kursi sementara untuk mengajukan calon kepala daerah perlu 20 persen suara sehingga mereka harus menjalin koalisi dengan partai lainnya.
"Kita hanya absen di 8 daerah. Pemerintah daerah sebagaimana pemerintah pusat perlu jaminan agar pemerintahannya stabil, maka perlu dukungan 20 persen minimum. Maka partai harus lakukan koalisi, kerja sama. Jadi Kota Cilegon, ya karena memang realitasnya politik seperti itu. PDIP menerima, yang penting konsolidasi berjalan," kata Hasto, Minggu (13/9).
Hal yang sama menurut Hasto juga terjadi di Poso. Di Kota itu PDIP hanya punya 3 kursi sehingga dukungannya harus diberikan ke calon lain yang dinilai sejalan dengan PDIP.
"Di Poso, kami juga hanya punya 3 kursi di situ dan kita lihat, ada tampilan calon. Jadi dukungan itu bisa diberikan pada saat pendaftaran, tapi kita juga berikan seperti di Cilegon, Poso, kita berikan ke calon yang benar-benar memiliki karakter ideologi Pancasila. Hanya secara formal kita tidak daftarkan," kata Hasto.
Ilustrasi TPS Foto: Aprilio Akbar/Antara
Beberapa daerah lain di mana PDIP tidak memiliki kursi cukup dan tidak mengusung alon yaitu Sungai Penuh dan Maros. Di kedua daerah ini PDIP hanya punya satu kursi. Sementara daerah tanpa kursi PDIP yaitu di Pegunungan Bintang, Yahukimo, Agam, Kota Bukit Tinggi, dan Raja Ampat.
ADVERTISEMENT
"Jadi karena tidak punya kursi kita tidak maju. Caranya gimana? partai kerja keras supaya ke depan kita punya kursi," kata Hasto.
"Jadi pilkada ini bukan hal yang kemudian menciptakan persoalan-persoalan konflik sosial karena bagi PDIP, menang ya 5 tahun kita gunakan kemenangan itu dengan sebaik-baiknya, kalah juga 5 tahun. Kalau kalah kita perbaiki. Jadi itu hal biasa," kata Hasto.