PDIP: Kabinet Hak Prerogatif Presiden, Jangan Dilarang-larang

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/7). Foto: Paulina Herasmarinandar/kumparan

Peluang Partai Gerindra untuk bergabung di koalisi pemerintahan semakin terbuka lebar setelah Ketum Prabowo Subianto bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, hal itu menimbulkan pertentangan dari sejumlah ketum parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf yang menilai koalisinya tak perlu dilebarkan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pertemuan Megawati dengan Prabowo merupakan wujud kebersamaan politik. Sebab, kata dia, dalam negara demokrasi itu, kerjasama antarparpol sangat penting untuk menjaga stabilitas politik.

"Yang kami bangun kebersamaan. Kerja sama antarparpol itu penting untuk stabilitas politik," kata Hendrawan kepada kumparan, Rabu (31/7).

Pertemuan Ketum 4 Parpol di Kantor DPP Nasdem. Foto: Andesta Herli/kumparan

Menurut dia, pertemuan empat ketum parpol koalisi Jokowi di DPP NasDem, yang tidak melibatkan PDIP pada saat itu, bukan berarti sumbu perpecahan. Menurutnya, hal itu wajar dalam dinamika koalisi.

"Kami tidak melihat hal tersebut sebagai perpecahan. Itu hanya dinamika dan interaksi antaraspirasi. Wajar-wajar saja dalam proses membangun kesadaran kolektif dalam politik," ujarnya.

Hendrawan menegaskan, soal komposisi di kabinet, tidak ada pihak yang bisa menekan apalagi memaksakan kehendak Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Koalisi kabinet itu hak prerogatif presiden, dan presiden tidak usah ditekan-tekan atau dilarang-larang," tutupnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa menggelar pertemuan tertutup di DPP NasDem. Usai pertemuan mereka sepakat meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak melebarkan koalisi karena sudah kuat 60 persen di parlemen.