News
·
15 Oktober 2021 10:45
·
waktu baca 3 menit

PDIP: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Sesuai Konstruksi Hukum

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PDIP: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Sesuai Konstruksi Hukum (55423)
searchPerbesar
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah kembali berkomentar terkait polemik pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
ADVERTISEMENT
Menurut Basarah, pro dan kontra penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN karena dianggap tak kompeten seharusnya tak terjadi. Untuk memahami ini, Basarah mengajak melihat konstruksi hukum, yaitu UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek) dan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.
“Dalam UU Sinasiptek, Pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a UU Sinasiptek, yang mengatur bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila," kata Basarah, Jumat (15/10).
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa kebebasan akademik dalam pelaksanaan riset dan inovasi tidak berada dalam ruang hampa, melainkan perlu dimaknai sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah riset-riset yang tidak selaras dan nilai-nilai Pancasila.
ADVERTISEMENT
“Misalnya riset-riset tentang hak asasi manusia yang mengembangkan tentang legalisasi pernikahan sejenis seperti diberlakukan beberapa negara barat, penguatan kebebasan manusia untuk tidak bertuhan. Kemudian, riset perihal dukungan pada liberalisasi politik, misalnya saja sistem pemilu free fight liberalism yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," urai Basarah.
PDIP: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Sesuai Konstruksi Hukum (55424)
searchPerbesar
Megawati Soekarnoputri saat dilantik sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
"Juga riset liberalisasi ekonomi yang mendukung negara sebatas hanya sebagai penjaga malam yang mengancam ekonomi kerakyatan. Jelas sekali riset-riset seperti tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” tambah Doktor Hukum Universitas Diponegoro ini.
Selain UU Sinasiptek, lanjut Basarah, aturan lain yang juga perlu dipahami adalah, ketentuan Pasal 6 Perpres No.78 Tahun 2021. Aturan ini berbunyi:
"Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.''
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Lalu lebih jelas lagi di pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila”.
“Sehingga dengan demikian, pengangkatan Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili lembaga BPIP dan hal itu sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang ada, di mana Ibu Mega saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional,” beber Basarah.
Lebih lanjut, Basarah menekankan pentingnya perpaduan antara keahlian teknokratis dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional.
PDIP: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Sesuai Konstruksi Hukum (55425)
searchPerbesar
Presiden Joko Widodo usai melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
Itulah alasan mengapa Megawati juga didampingi 9 tokoh lain masuk Dewan Pengarah BRIN yang akan memastikan BRIN, berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya.
ADVERTISEMENT
Sebagaimana diketahui dalam struktur BRIN ada menteri keuangan dan Menteri Bappenas. Ada Prof. Sudhamek yang dikenal sebagai pebisnis berpengalaman, Prof. Emil Salim yang ahli ekonomi, Prof. Adi Utarini di medis dan kedokteran, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo yang pernah meraih gelar best rector in Asia dan ahli TI, Tri Mumpuni yang berpengalaman melayani masyarakat dalam menyediakan listrik mikrohidro, Bambang Kesowo seorang birokrat berpengalaman, dan I Gede Wenten guru besar ITB bidang teknik kimia.
Dengan susunan itu, menurut Basarah tampak kolaborasi yang memadukan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan teknokratis untuk saling menunjang dan melengkapi satu sama lain.
Terakhir Basarah menegaskan, pembangunan nasional yang tidak berpijak pada ideologi bangsanya sendiri, akan membuat suatu bangsa rapuh dan terombang ambing kehilangan arah.
ADVERTISEMENT
"Sebaliknya, jika ideologi tanpa adanya perencanaan yang dilandasi riset dan inovasi, maka cita-cita bangsa tersebut hanya akan menjadi utopia” pungkas Basarah.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020