kumparan
21 Des 2017 12:49 WIB

PDIP Minta Airlangga Contoh Puan dan Wiranto yang Tak Rangkap Jabatan

Penyerahan kepemimpinan oleh Airlangga Hartarto (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/12) kemarin.
ADVERTISEMENT
Praktis, kini Airlangga rangkap jabatan. Karena di saat yang bersamaan, ia juga berstatus sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) di Kabinet Jokowi-JK.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal rangkap jabatan Airlangga. Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan agar tak ada rangkap jabatan di posisi menteri dan parpol.
"Saya pikir Pak Presiden mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Bagaimana menjadi menteri, menjadi pembantu dari Bapak Presiden. Itu menghadapi tugas yang tidak ringan," kata Hasto di Hotel Acasia, Jakarta, Kamis (21/12).
Hasto menyampaikan bahwa Jokowi sangat berharap para pembantunya di kabinet, fokus bekerja sebagai menteri. Hal itu dikarenakan adanya tantangan berat dalam membangun perekonomian di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Tantangan di bidang perekonomian itu tidaklah mudah. Sehingga ketika Pak Presiden memberikan kebijakan bahwa para menteri harus berkonsentrasi total pada jabatannya. PDIP memberikan dukungan sepenuhnya," tuturnya.
Ia pun meminta agar Airlangga mematuhi anjuran Jokowi untuk tidak rangkap jabatan. Hasto memberi contoh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto, yang dulunya petinggi PDIP dan Hanura.
"Terbukti Mba Puan Maharani sebagai Menko PMK, beliau tidak aktif. Kemudian Pak Wiranto di Hanura. Itu adalah tradisi yang sudah dijalankan sangat baik oleh Pak Presiden. Nah tentu saja kami mendukung kebijakan Bapak Presiden tersebut," pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan