PDIP Protes Upacara 17 Agustus DKI di Lahan Reklamasi: Bikin Polemik

Ketua fraksi PDIP Gembong Warsono Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar upacara 17 Agustus di kawasan reklamasi. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menganggap pemilihan lokasi itu tidak tepat untuk upacara hari kemerdekaan.

“Apa sih yang mau disasar dari peringatan 17 Agustus di pulau reklamasi itu? Peringatan 17 Agustus itu kan PDIP nilai sangat sakral. Saran saran saya Pemprov harus memperingati itu di tempat layak untuk dijadikan hari kemerdekaan,” kata Gembong kepada wartawan, Jumat (26/7).

Gembong merasa masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan polemik pemanfaatan lahan reklamasi. Ia menegaskan upacara di lokasi tersebut malah membuat kontroversi.

“Ngapain bikin polemik yang akhirnya membuang energi, enggak produktif,” ujar Gembong.

Untuk itu, Gembong meminta lokasi upacara dipindah seperti di Monumen Nasional (Monas). Menurut Gembong, Monas menjadi tempat yang sakral untuk melaksanakan upacara kemerdekaan.

Suasan proyek pembangunan di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta. Foto: Deshana/kumparan

“Ya di tempat yang layak. Kami lihat memperingati di pulau D enggak layak, yang layak bisa di Balai Kota, Monas. Jauh lebih layak, lebih sakral untuk memperingati hari kemerdekaan dibandingkan Pulau D,” tutur Gembong.

Kepastian penggunaan lahan reklamasi sebagai tempat upacara 17 Agustus diungkapkan oleh Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno. Hani memastikan lokasi yang dipilih sudah mudah diakses.

Selain itu, Hani memastikan pemilihan lokasi reklamasi sebagai tempat upacara merupakan usul dari Anies. Anies, kata Hani, menginginkan agar pemilihan lokasi itu bisa menunjukkan kalau pemerintah hadir untuk mengendalikan kedaulatan.

“Ide yang disampaikan Pak Gub jauh sebelum groundbreaking, semangatnya adalah mengendalikan kedaulatan. Negara hadir di darat, laut, dan udara. Jakarta adalah kota pelabuhan, kota pesisir, dan sejatinya kita akrab dengan laut,” tutur Hani.

“Apapun kondisi laut, kita memiliki kawasan berbatas laut ini jadi penanda bahwa Jakarta ini anak pantai. Ini juga menjadi representasi, kawasan pantai di pulau yang direklamasi ini diakses publik secara terbuka,” tambahnya.