PDIP soal Akhyar Maju Pilkada Medan Meski Tak Diusung: Tak Taat Silakan Keluar

22 Juli 2020 16:53 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Ju Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Ju Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Plt Wali kota Medan yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Akhyar Nasution menyatakan dirinya akan tetap maju di Pilwalkot Medan meskipun tak diusung oleh partainya. Akhyar kini memang sudah mengantongi dukungan dari PKS dan Demokrat untuk maju di Pilwalkot Medan.
ADVERTISEMENT
Merespons hal itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan seluruh kader harus memiliki disiplin terhadap aturan main partai. Hingga saat ini, PDIP belum memutuskan siapa yang akan diusung di Pilwalkot Medan.
"Kami jalankan demokrasi yang dipimpin oleh ideologi. Ketika Ibu Ketum telah ambil keputusan terhadap calon kepala daerah, maka disiplin yang diterapkan di PDIP dan itu jadi kultur demokrasi yang dibangun di PDI Perjuangan yang wajib taat azas, yang tidak taat kami persilakan untuk keluar," kata Hasto saat menggelar konferensi pers seusai peresmian 20 kantor PDIP baru secara virtual, Rabu (22/7).
Dijelaskan Hasto, dalam menentukan calon kepala daerah, PDIP mempertimbangkan banyak faktor. Tak hanya elektabilitas tapi juga proses menjadi seorang pemimpin.
ADVERTISEMENT
"Dan itu berproses dari bawah dan kemudian melakukan tahapan-tahapan penyaringan, ada psikotes, ada penilaian dari daerah, ada pembobotan politik. Tetapi juga ada kepentingan strategis baik bersifat nasional maupun juga di dalam kerjasama antar parpol," ujar Hasto.
Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution saat memberikan keterangan terkait kasus OTT Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Foto: ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus
"Kami juga tegaskan sebagai parpol yang terus membangun kemampuan organisasi kami, untuk membangun pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari KKN, maka aspek-aspek hukum juga kami perhatikan," sambung dia.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, di Pilkada 2020, PDIP tidak akan pernah mencalonkan sosok yang punya persoalan berkaitan dengan masalah hukum. Hal itu telah menjadi komitmen partai.
Selain itu, melalui sekolah partai, semua kader dididik, disiapkan dengan strategi berbasis gotong royong, pemahaman terhadap pembumian ideologi pancasila, dan juga belajar dari kepala daerah PDIP yang berhasil.
ADVERTISEMENT
"Dan Alhamdulillah, kepala-kepala daerah yang mampu mengambil langkah terobosan dan dinyatakan berhasil oleh rakyat itu sebagian besar berasal dari PDIP," tandas Hasto.
Sebelumnya, Akhyar mengaku jika PKS dan Demokrat resmi mengusung maka dia akan maju di Pilwalkot Medan meski tak didukung PDIP.
"Nawaitu saya ingin mengabdi kepada Kota Medan, kita serahkan kepada rakyat Kota Medan. Kalau PKS dan Demokrat mencalonkan saya, alhamdulillah, aku jalan," ujar Akhyar kepada wartawan, Senin (20/7).
"Sesungguhnya sebagai kader PDI Perjuangan, kemarin aku minta, ayo calonkan aku, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Kita serahkan saja kepada warga Kota Medan," imbuhnya.