PDIP soal Kepala Otorita IKN: Risma Sudah Mensos, Azwar Anas Kepala LKPP

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok. PDPI

Presiden Jokowi akan memilih Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah UU IKN telah disahkan di paripurna DPR pada Selasa (18/1).

Beberapa nama yang diprediksi mengisi posisi tersebut telah menguat seperti Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan Risma dan Azwar akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Bu Risma, beliau sudah ditegaskan menjadi Mensos. Kemudian Pak Azwar Anas sudah jadi pimpinan di LKPP, sehingga dengan tugas-tugas yang diberikan Pak Jokowi tentu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya," ucap Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/1).

Meski begitu, dia menyampaikan keputusan terkait Kepala Otorita IKN sepenuhnya berada di tangan Jokowi. Nama Risma dan Azwar muncul karena Jokowi sempat membocorkan kriteria Kepala Otorita, di antaranya memiliki latar belakang arsitek dan punya pengalaman sebagai kepala daerah.

"Dulu kami sebutkan Bu Risma karena ada kriteria calon yang diusulkan memiliki latar belakang kepala daerah dan juga arsitek, sehingga kalau kita lihat kriteria itu beliau memenuhi syarat," sebutnya.

"Tetapi kalau untuk IKN sepenuhnya memang kami serahkan kepada Presiden Jokowi," lanjut dia.

Hasto berharap Kepala Otorita IKN adalah seseorang yang memiliki pengalaman terkait perencanaan tata kota dan paham kondisi geopolitik, sehingga pembangunan ibu kota berjalan maksimal.

"Memadukan gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di IKN, tetapi juga melekat pada aspek-aspek kultural untuk cerminkan bagaimana kebudayaan bangsa Indonesia," harap Hasto.

"Juga dari geopolitik di mana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan ditetapkan sebagai koridor yang strategis untuk membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," tandas dia.