PDIP soal PSBB DKI: Kami Kritik Masalah Komunikasi, Tiba-tiba Ngerem
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
"Jadi yang disorot PDIP soal Jakarta adalah persoalan komunikasi, koordinasi, tanggung jawab," ujar Hasto dalam konferensi pers usai pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP secara virtual, Minggu (14/9).
Ia menjelaskan, seluruh kebijakan soal pencegahan corona yang dilakukan Pemprov DKI selama ini permasalahannya adalah penegakan disiplin. Menurut Hasto, masalah inilah yang harus dibenahi terlebih dulu. Bukannya secara mendadak memberlakukan PSBB di Jakarta .
"Apakah disiplin sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, pencegahan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya bukan tiba-tiba rem mendadak. Itu, apalagi ini rem dan juga aspek darurat, ya langsung yang lain. Proses komunikasi, sekali lagi, yang bagi seorang pemimpin itu sangat mutlak," ujar Hasto.
Hasto menjelaskan PDIP mengkritik kebijakan PSBB DKI bukan karena ingin mendahulukan kepentingan ekonomi. Menurut dia, kepentingan rakyatlah yang harus diutamakan. Namun sekali lagi, PDIP mempermasalahkan koordinasi dan komunikasi Pemprov DKI.
"Jangan progresnya belum begitu nampak, tiba-tiba nge-rem. Ini yang dikritik PDIP," jelas Hasto.
ADVERTISEMENT
Hasto menjelaskan, kepala daerah meski dipilih oleh rakyat tetap tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ia kemudian mencontohkan bagaimana kepala daerah yang diusung PDIP selalu berkomunikasi dengan Presiden Jokowi saat hendak membuat kebijakan.
"Kalau di PDIP ada direction dari Jokowi itu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita jalankan. Dan dari internal partai juga ada direction dari Megawati Soekarnoputri yang senapas dari kebijakan Bapak Presiden. Jadi ini persoalan disiplin total," kata Hasto.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan PSBB akan mulai berlaku besok, Senin (14/9). PSBB akan berlaku untuk dua pekan ke depan. Salah satu alasan utama pemberlakuan kembali PSBB ketat karena lonjakan kasus corona di DKI Jakarta yang terus meningkat.
ADVERTISEMENT