PDIP Solo Protes KPU: Desain Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya 2 Paslon

Sejumlah pekerja menyortir dan melipat surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Utara, Selasa (2/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

DPC PDIP Solo memprotes KPU terkait desain surat suara untuk simulasi pencoblosan hanya ada dua kotak paslon. Kotak paslon nomor tiga tidak ada.

Padahal ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2024. Mereka adalah paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon 02 Prabowo-Gibran dan paslon 03 Ganjar-Mahfud MD.

Liaison Officer (LO) PDIP Solo YF Sukasno, mengatakan surat suara simulasi Pilpres hanya dua paslon itu diketahui saat dirinya meminta surat suara simulasi dari KPU untuk sosialisasi kepada masyarakat.

“Namun ternyata surat suara simulasi Pilpres 2024 yang diperoleh, desainnya berbeda. Untuk surat suara simulasi Pileg DPRD tingkat kota, provinsi, DPR RI hingga DPD tidak ada masalah,” ujar Kasno, Selasa (2/1).

Dia mengaku saat melakukan sosialisasi pada lansia berusia 68 tahun pakai surat suara simulasi KPU Pilpres 2024, adanya dua paslon itu dan bikin calon pemilih kebingungan.

“Harusnya tidak seperti ini. Jangan sampai merugikan paslon lain. Sekarang ini kan eranya sudah terbuka, tidak perlu diganti-ganti seperti ini,” katanya.

Ia mengaku telah melaporkan masalah ini ke KPU Solo. Namun, alasan KPU RI cetak dua paslon kertas simulasi adalah untuk efisiensi.

“Alasan itu tidak masuk akal. Karena Pemilu ini dibiayai dengan dana APBN triliunan rupiah,” pungkasnya

Simulasi surat suara Pilpres di Solo. Foto: Dok. Istimewa

Penjelasan KPU

Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto mengatakan, surat suara simulasi pencoblosan itu yang mencetak adalah KPU RI. KPU Solo hanya sekadar menerima saja.

“Desain surat suara untuk simulasi ini formatnya langsung diturunkan oleh KPU RI. KPU Kota Solo hanya mengunduh desainnya dari link yang disediakan oleh KPU RI,” kata Bambang.

Ia menambahkan pihaknya hanya menjalankan instruksi KPU RI saja. Terkait keluhan dari PDIP Solo akan disampaikan pada KPU RI.