kumparan
24 Oktober 2019 13:50

PDIP: ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung Di-Endorse Jokowi

ST Burhanuddin, Istana Kepresidenan
Jaksa Agung, ST Burhanuddin (tengah) saat perkenelan menteri kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro
Sutisna (ST) Burhanuddin resmi dilantik menjadi Jaksa Agung periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo. Walau berasal dari jaksa karir (profesional), ST Burhanuddin ternyata adik dari politikus PDIP TB Hasanuddin.
ADVERTISEMENT
Fakta ini mencuatkan dugaan kedekatan ST Burhanuddin dengan PDIP. Dikhawatirkan Jaksa Agung ke depan tak independen karena dekat dengan parpol.
Menanggapi hal itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta semua pihak untuk tidak memandang ST Burhanuddin karena hubungan darah dengan TB Hasanuddin.
"Jadi, menjadi Jaksa Agung dilihat dari keputusan politiknya apakah dia memperjuangkan keadilan yang didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan itu. Maka mari kita nilai Jaksa Agung itu tidak dinilai dari hubungan individu dengan seseorang, tapi dari keputusan politiknya," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (24/10).
"Sikap PDIP tidak ingin menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan," lanjutnya.
Hasto Kristiyanto berkunjung ke rumah Megawati
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat tiba dirumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Hasto mengungkapkan Jokowi sendiri yang menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Sehingga ia kembali menegaskan ST Burhanuddin sama sekali tidak didorong PDIP.
ADVERTISEMENT
"Itu di-endorse oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yang memutuskan," ungkapnya.
Lebih jauh, Hasto mengungkapkan PDIP memiliki sejarah kepartaian saat kekuasaan disalahgunakan dengan menggunakan instrumen hukum, yakni pada masa Orde Baru. Karena pengalaman itu, PDIP tak ingin memperalat hukum untuk kekuasaan.
"Justru karena pengalaman itu, kami menjadi bagian dari pejuang yang menggunakan hukum sebagai alat menegakkan keadilan," pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan