PDIP: Tak Ada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Aspirasi Bahlil Perlu Diuji

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara pengumuman cakada PDIP tahap V. Foto: PDIP

Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha banyak yang ingin agar Pemilu 2024 diundur menuai sorotan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Bahlil melupakan aspek terpenting yakni konstitusi yang bersifat mengikat.

"Apa yang disampaikan Pak Bahlil melupakan aspek terpenting dalam politik, bahwa sistem pemerintahan negara itu disusun berdasarkan konstitusi yang bersifat mengikat, menjadi hukum dasar, dan wajib menjadi pegangan dalam keseluruhan penyelenggaraan negara," kata Hasto saat dihubungi, Selasa (11/1).

Berdasarkan aturan konstitusi, kata Hasto, maka tak ada ruang bagi perpanjangan masa jabatan presiden.

"Berdasarkan konstitusi tersebut dan juga sumpah dari Presiden untuk menjalankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, praktis tidak ada ruang bagi perpanjangan jabatan presiden," ucap dia.

Hasto berpandangan apa yang disampaikan Bahlil sebagai bentuk aspirasi dari para pengusaha yang perlu diuji kebenarannya. Sebab, menurut dia, bagi pengusaha yang terpenting adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Apa yang disampaikan sebagai bentuk aspirasi para pengusaha perlu juga diuji kebenarannya. Sebab bagi pengusaha yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan iklim usaha kondusif," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan apa yang diharapkan pengusaha pada umumnya tidak masuk dalam ranah politik sebagaimana yang disampaikan Bahlil.

"Para pengusaha itu lebih mengharapkan usahanya maju, mendapatkan keuntungan, dan juga kemampuan membangun organisasi bisnisnya agar bisa survive dan bisa menjadi pemimpin dalam dunia bisnis yang dimasukinya termasuk untuk masa depan," tuturnya.

"Dalam proses itulah tanggung jawab pengusaha dikedepankan, terutama di dalam menciptakan lapangan kerja, membangun integrasi bisnis yang menciptakan nilai tambah bagi kuatnya perekonomian nasional," tandas Hasto.