PDIP Tak Masalah TNI Isi Jabatan di Kementerian: Tak Perlu Khawatir Dwifungsi

Wasekjen PDI-P Utut Adianto di TVRI, Senin (12/6). Foto: Haya Syahira/kumparan

DPR bersama pemerintah masih menggodok revisi UU TNI. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah TNI bisa menduduki jabatan di kementerian.

Meski begitu, tidak semua kementerian bisa diduduki oleh TNI. Hanya kementerian tertentu yang berkaitan dengan polhukam dan keamanan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengaku tidak masalah TNI bisa menduduki jabatan di kementerian.

"Kabarnya akan ada TNI bisa ditaruh di kementerian, kalau dari prinsip kami kalau dahulu kan ada 10, yang termasuk di polhukam. Kalau dari prinsip kami sepanjang itu oke, dan penguatan untuk TNI ini kan orang orang terlatih di bidangnya terutama di bidangnya di keamanan. Jadi sekali lagi kita akan prinsipnya setuju," kata Utut kepada wartawan di DPR, Senayan, Rabu (12/6).

"Tinggal nanti catatannya seperti apa. Karena nantikan kita belum mau lihat draft aslinya naskah akademikanya," tambah dia.

Azwar Anas Susun Aturan TNI Duduk di Kementerian

Politikus PDIP ini lantas disinggung sejumlah LSM yang keberatan TNI menjabat di kementerian karena dinilai membangkitkan dwifungsi ABRI. Ia mengatakan, masalah ini tidak perlu dikhawatirkan.

"Nah yang selalu civil society dan teman-teman LSM mengkhawatirkan adalah kembalinya ke zaman dahulu, nah kalau dugaan saya kalau hitungan saya ini kan nanti semua ada PP nya peraturan pemerintahnya nanti yang penting menteri PAN RB, saudara Azwar Anas yang membuat kriterianya yang masuknya," jelas Utut.

"Sebab kalau kepentingan besar gendongan kan harus dikuatkan oleh PP-nya. Nah itu lah saudara Azwar Anas nanti menjadi penentu sukses atu tidaknya konsep besar ini," tutur dia.

MenPAN RB Azwar Anas mendampingi Presiden Jokowi bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Merdeka, Kamis (18/4/2024). Foto: Dok KemenPAN RB

Sejumlah prajurit TNI mengikuti apel gelar pasukan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Bali, Rabu (15/5/2024). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Oleh sebab itu, PDIP mendukung TNI bisa menjabat di kementerian. Sebab tidak semua kementerian yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Ya, ini kan semua asumsi dan anglenya masing-masing kalau orang seperti saya dan khusus nya fraksi PDI perjuangan untuk kepentingan yang lebih luas kan, kalau TNI AL misalnya ditaruh di polhukam ya pasti oke, TNI AD ditaruh di mana pasti oke," ucap Utut.

"Kalau ditaruh di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan kan juga sangat oke," tutur Utut.