news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

PDIP Tanggapi KIB: Koalisi Nanti Saja, Kami Bisa Maju Sendiri, Lebih Aman

18 Mei 2022 14:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kalau Alamat di KTP Diubah, di KK Juga Diubah Foto: Ade Nurhaliza/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kalau Alamat di KTP Diubah, di KK Juga Diubah Foto: Ade Nurhaliza/kumparan
ADVERTISEMENT
Golkar, PPP, dan PAN membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu. Pembentukan koalisi ketiga partai itu membuat publik bertanya-tanya apakah partai lain juga akan membentuk koalisi menjelang Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya masih belum terpikir untuk membentuk koalisi. Ia menyebut, PDIP sedang fokus membantu masyarakat pasca pandemi COVID-19.
"Sekali lagi fokus bantu pemulihan ekonomi rakyat, mengembangkan kesehatan rakyat. Maka kita misalkan 20 Mei nanti kita pemecahan rekor MURI untuk Senam Cinta Tanah Air. Waduh mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu secara hybrid. Kemudian tanggal 27-29 kita adain Festival Kopi Tanah Air. Jadi kita bekerja itu saja," kata Djarot di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5).
"Untuk koalisi itu nanti-nanti saja dulu. Lebih baik kita berikan pada masyarakat dulu. Bukankah PDI bisa maju sendiri, ya, lebih aman," lanjutnya.
Djarot juga mengaku partainya tidak terganggu dengan kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut dia, Pemilu 2024 masih panjang, sehingga fokus yang dikerjakan PDIP saat ini untuk membantu masyarakat.
Pertemuan Airlangga, Zulkifli Hasan, Suharso Monoarfa. Foto: Dok. Istimewa
"Pemilu masih cukup panjang, masih cukup lama. Maka kita memilih prioritaskan yang terpenting. Bagi PDI Perjuangan yang terpenting bagaimana bisa membantu rakyat," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Terkait capres, Djarot memastikan PDIP belum membahas soal itu. Ia menegaskan segala yang terkait dengan capres-cawapres merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Kita masih belum membahas itu, ya. Tapi amanat Kongres V Bali untuk masalah pilpres, kan, menjadi kewenangan ketua umum. Hak prerogatif ketum," pungkasnya.