PDIP Tolak Pilkada 2020 Ditunda: Penundaan Timbulkan Ketidakpastian

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Jajaran DPP PDIP dalam acara pengumuman cakada PDIP tahap V. Foto: PDIP

PDIP menolak desakan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 karena kasus corona di Indonesia meningkat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pilkada harus tetap dilaksanakan agar menghadirkan kepala daerah yang memiliki legitimasi kuat.

Menurut Hasto, penundaan Pilkada 2020 hanya berujung pada pemilihan Plt untuk memimpin suatu daerah padahal mereka tak memiliki kewenangan penuh.

"Kita harus melihat periode ini para kepala daerah yang sudah menjabat itu akan berakhir pada Februari karena itulah kenapa PDIP berpendapat pilkada tidak kita tunda," kata Hasto dalam webinar bertajuk 'Identifikasi dan Analisis Potensi Konflik Pilkada 2020 dalam Masa Pandemi, Senin (21/9).

Menurut Hasto, penundaan Pilkada 2020 justru akan menambah ketidakpastian di tengah pandemi corona. Sebab, kata dia, daerah tidak memiliki pemimpin yang mampu menggerakkan sistem pemerintahan.

"Penundaan pilkada akan menimbulkan ketidakpastian baru karena kita belum tahu kapan ini berakhir. Ini juga menimbulkan ketidakpastian. Jangan karena ketidakpastian pandemi belum tahu berakhir, ditambah dengan ketidakpastian adanya Plt kepemimpinan yang tidak punya kewenangan penuh dalam menyelenggarakan seluruh pemerintahan daerah tersebut," ucap dia.

Ilustrasi pemungutan suara di TPS Foto: Anggi Dwiky/kumparan

Hasto kemudian mencontohkan sejumlah negara yang mampu melaksanakan pemilu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti Sri Lanka dan Korea Selatan. Dia pun ingin pilkada serentak di Indonesia dapat menerapkan protokol corona ditambah dengan meningkatkan imunitas.

"Dan kita punya modal yang sangat baik dengan sistem imunitas dengan apa yang kita miliki dari berbagai jamu tradisional dan kuncinya penggunaan masker penggunaan masker secara masif, jaga jarak, cuci tangan, imunitas tubuh itu adalah kunci pencegahan COVID," sambung dia.

Lebih lanjut, Hasto menuturkan PDIP mengusulkan kepada KPU agar massa kampanye akbar dibatasi sebanyak 50 orang. Partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu juga akan mengeluarkan instruksi bagi seluruh kader untuk menaati protokol kesehatan.

"Maka PDIP kami mengusulkan kepada KPU kampanye massa itu benar-benar dibatasi 50 orang dengan ketat. PDIP akan mengeluarkan instruksi bagi anggota partai yang melanggar protokol COVID kami akan berikan sanksi," pungkas Hasto.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.