Pemerintah Akan Evaluasi Penerapan Prokes dan Vaksinasi Menuju Endemi COVID-19

Kasatgas COVID-19 Ganip Warsito. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah tengah menyusun roadmap hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Meski belum dirincikan seperti apa roadmap tersebut, Ketua Satgas COVID-19 Ganip Warsito menyebut ada tiga kunci utama agar Indonesia bisa berdampingan dengan virus corona.

Ganip mengatakan, untuk mengubah pandemi menjadi endemi, kunci pertama adalah penerapan protokol kesehatan dengan tingkat yang lebih tinggi.

"Dalam arti merubah pandemi menjadi endemi, merubah kedaruratan menjadi ketahanan, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik di tengah endemi nanti. Pilarnya ada tiga. Pertama, kita disiplin protokol kesehatan 3 M (memakai makser, mencuci tangan dan menjaga jarak)," kata Ganip usai memberikan bantuan mobil masker di Kantor Gubernur Bali, Kamis (18/9).

Kedua adalah meningkatkan testing dan testing, tracing dan treatment. Dan ketiga, meningkatkan vaksinasi COVID-19.

"Testing ini kan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. ketiga itu vaksinasi, Jadi tiga pilar ini untuk menuju ke endemi tadi, nah ini kita tingkatkan. Seperti Bali misalnya, Bali sudah vaksinasi tinggi, bahkan dosis pertama sudah melebihi 100 persen, kemudian yang dosis kedua sudah mendekati separuhnya," jelas dia.

Meski begitu, ia menegaskan ketiga pilar tersebut sebenarnya telah dilakukan pemerintah. Namun, kasus tingkat penularan masih terus terjadi. Maka dari itu, pemerintah akan terus mengevaluasi ketiga pilar tersebut untuk mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia.

"Tapi mengapa masih penularan terjadi? Kita evaluasi, apakah 3T yang masih kurang, apa itu menyangkut prokes yang berkurang, dan ini sama sama kita perbaiki," tutup dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta sejumlah kementerian dan lembaga terkait menyusun roadmap agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Nantinya, akan ada pengendalian protokol kesehatan berbasis digital yang mencakup 6 sektor yakni perdagangan, kantor, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.

Namun, hal ini menuai kontra dari sejumlah pihak karena menilai pandemi belum sepenuhnya terkendali. Meski ada pula yang pro dan menilai hal ini langkah yang positif.