Pemerintah Australia: Kapal Selam Kami Tak Akan Bersenjata Nuklir

PM Australia Scot Morrison, Presiden AS Joe Biden dan PM Inggris Boris Johnson. Foto: Reuters dan kumparan

Di tengah kekhawatiran internasional soal pengembangan kapal selam bertenaga nuklir Australia, Pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison meyakinkan, mereka akan terus menghormati Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir.

Menurut Duta Besar Australia untuk ASEAN, Will Nankervis, kapabilitas armada kapal selam bersifat sangat penting bagi Australia, mengingat mereka adalah negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional lintas laut.

Tetapi ia menegaskan, meskipun bertenaga nuklir, kapal selam itu tidak akan dilengkapi dengan senjata nuklir.

“Walaupun kapal selam ini akan bertenaga nuklir, mereka tidak akan membawa senjata nuklir. Australia tidak sedang dan tidak akan mencari senjata semacam itu. Kami juga tidak berusaha membangun kemampuan nuklir sipil,” kata Nankervis dalam keterangan resmi, Selasa (21/9).

Nankervis mengatakan, negaranya akan selalu menghormati pentingnya Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWZ Treaty) tahun 1995.

Ilustrasi kapal selam bertenaga nuklir. Foto: Ludovic Marin / Pool via AP

Baginya, Australia akan tetap tunduk pada Perjanjian Nonproliferasi (NPT). Selama pembangunan kapal ini, Australia akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap NPT.

“Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan internasional terhadap integritas rezim nonproliferasi internasional, dan menegakkan kepemimpinan global kami dalam bidang ini,” tegas Nankervis.

Seperti diketahui, pengembangan kapal selam nuklir oleh Australia ini berada di bawah perjanjian AUKUS, sebuah kemitraan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Dengan adanya AUKUS, Australia akan memperoleh teknologi untuk membangun kapal itu dari AS dan Inggris. AUKUS disebut dibentuk untuk menangkal pengaruh besar China di kawasan Indo-Pasifik--kawasan yang membentang dari India hingga Pantai Pasifik AS.

Nankervis, dalam keterangannya, menyangkal AUKUS sebagai aliansi atau pakta pertahanan layaknya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Menurut Nankervis, AUKUS adalah kemitraan keamanan antara ketiga negara yang memungkinkan mereka berbagi teknologi serta kapabilitas.

Infografik Aliansi AUKUS di Indo-Pasifik. Foto: kumparan

Respons Sejumlah Negara ASEAN

Sebelumnya, dua negara besar ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia telah menyatakan keprihatinannya soal rencana kapal selam nuklir ini.

"Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan," tutur Kemlu RI seperti dikutip dari situs kemlu.go.id pada Sabtu (18/9).

"Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai nonproliferasi nuklir," sambung mereka.

Sementara Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, melihat kepemilikan kapal selam nuklir sebagai tindakan provokatif.

"Ini akan memprovokasi kekuatan lainnya untuk bertindak lebih agresif di wilayah, terutama di Laut China Selatan," kata Ismail, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Namun, berbeda dengan kedua negara tetangganya, Filipina justru mendukung penuh AUKUS dan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia.

“Peningkatan kemampuan sekutu dalam memproyeksikan kekuatan akan mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan, bukan justru mendestabilisasi,” ujar Menlu Filipina, Teodoro Locsin, dalam keterangan resminya.