Pemerintah Bayangan Myanmar Hilang Kepercayaan saat Utusan ASEAN Bertemu Junta

Pengunjuk rasa anti-kudeta berdiri di belakang barisan perisai darurat saat berdemonstrasi di Yangon, Myanmar, Selasa (9/3). Foto: AP Photo

Pemerintah bayangan selaku penentang junta Myanmar telah kehilangan kepercayaan dan harapan pada upaya Asia Tenggara atau ASEAN untuk mengakhiri krisis.

Hal ini menyikapi pertemuan dua utusan ASEAN dengan pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyitaw, Jumat (4/6).

ASEAN telah memimpin upaya diplomatik internasional untuk menemukan jalan keluar dari krisis di Myanmar, negara yang kacau balau sejak penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi oleh militer pada 1 Februari 2021.

"Kami memiliki sedikit kepercayaan pada upaya ASEAN. Semua harapan kami hilang," kata Moe Zaw Oo, yang menjabat wakil menteri luar negeri dalam pemerintahan bayangan yang telah dinyatakan junta sebagai 'teroris', dikutip dari Reuters, Sabtu (5/6).

"Saya tidak berpikir mereka memiliki rencana yang solid untuk kredibilitas mereka," jelasnya tentang ASEAN.

Seorang demonstran memegang tameng sambil menyaksikan asap membubung dari puing-puing yang dibakar untuk mencegah pasukan keamanan mendekati mereka. Foto: AP Photo

Moe Zaw Oo berbicara dalam konferensi pers streaming dalam jaringan terbatas di seluruh Myanmar akibat pemadaman internet.

Reuters mendapat informasi dari dua sumber yang menolak disebut identitasnya, bahwa pemadaman internet saat konferensi pers Meo Zaw Oo dikarenakan alasan keamanan, sehingga pihak berwenang telah memerintahkan pembatasan.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dan Menteri Luar Negeri Brunei, Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof.

Myawaddy TV yang dikelola militer melaporkan, pertemuan itu membahas kerja sama Myanmar dalam masalah kemanusiaan dan pembahasan terkait pemilihan setelah negara itu stabil.

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Indonesia, Sabtu (24/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Myanmar telah tenggelam dalam kekacauan sejak kudeta dilancarkan Myanmar, dengan pemogokan di seluruh negeri, boikot, dan protes yang melumpuhkan ekonomi dan puluhan ribu orang terlantar.

Menurut laporan kelompok aktivis, setidaknya 845 orang tewas oleh pasukan keamanan dan lebih dari 4.500 dipenjara. Namun, junta membantah angka-angka itu.

Peraih Nobel Aung Suu Kyi (75), pemimpin kekuasaan sipil, termasuk di antara mereka yang ditahan. Ia didakwa di dua pengadilan berbeda dengan pelanggaran pembatasan virus corona dan mengimpor walkie-talkie secara ilegal, hingga pelanggaran Undang-Undang Rahasia Resmi, yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

Para pengunjuk rasa yang mengenakan helm meneriakkan slogan-slogan saat mereka berdiri di belakang barikade di Sanchaung, Yangon, Myanmar, Rabu (3/3). Foto: Reuters

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang terdiri dari kelompok-kelompok pro-demokrasi dan pendukung partai penguasa Suu Kyi, pada Jumat mengatakan, akan mengakhiri konflik di Myanmar dan menulis konstitusi federal baru tetapi pertama-tama harus mengalahkan junta.

Menteri pertahanannya, Khin Ma Ma Myo, mengatakan milisi yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat telah dibentuk secara nasional, tetapi harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok bersenjata yang ada.

"Pemerintah NUG akan menyerukan perang di beberapa titik. Ketika saatnya tiba, kita harus bekerja sama untuk mengalahkan junta," ujarnya.

"Saat ini, tidak penting siapa pemimpinnya, yang penting adalah mengalahkan musuh bersama, rezim teroris," imbuhnya.