Pemerintah Dianggap Tak Konsisten Terapkan Larangan Mudik

Petugas Kepolisian memeriksa dokumen pengendara yang melintas di check point penyekatan arus mudik Gerbang Tol Cikupa, Tanggerang, Kamis (6/5/2021). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Kebijakan larangan mudik telah berlaku hingga 17 Mei mendatang. Larangan itu pun berlaku bagi mudik lokal di seluruh wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek, Bandung Raya, dan Yogya Raya.

Terkait hal itu, anggota komisi IX Fraksi NasDem Nurhadi berpandangan pemerintah belum matang menetapkan kebijakan larangan mudik. Selain itu, kata dia, pemerintah tak konsisten karena masih mengizinkan WNA China dan India masuk ke Indonesia.

"Sepertinya pemerintah tidak siap benar perihal kebijakan pelarangan mudik ini. Terbukti di beberapa titik penyekatan malah menimbulkan kemacetan yang panjang bahkan kemarin pada arah Cikampek mengular sampai 8 kilometer yang pada akhirnya sebagian diloloskan begitu saja," kata Nurhadi, Sabtu (8/5).

Polda Sumut saat memutarbalikkan kendaraan yang melakukan mudik. Foto: Dok. Istimewa

"Pemerintah dalam kebijakan larangan mudik ini, selain tidak benar-benar siap tetapi juga tidak konsisten, terbukti penerbangan dari Wuhan-Jakarta belum ditutup dan WNA dari India juga masih bebas masuk tanah air," jelas dia.

Terkait larangan mudik aglomerasi, ia juga menganggap hal itu masih jauh dari harapan. Menurut Nurhadi, sebaiknya pemerintah fokus untuk memperbanyak titik penyekatan.

"Soal aglomerasi itu, saya kira masih jauh dari angan-angan, pemerintah harusnya berpikir substansial seperti memperbanyak titik-titik penyekatan guna menghindari timbulnya kemacetan," kata dia.

Disisi lain, ia berharap pemerintah tak menganggap remeh peningkatan keterpakaian ruangan ICU COVID di RS rujukan di seluruh wilayah. Dia menyebut hal ini menjadi alarm serius bagi berbagai pihak.

Dia pun khawatir usai Hari Raya Lebaran terjadi ledakan kasus corona. Karena itu, ia berharap pemda harus berani mengambil kebijakan, seperti menutup semua lokasi wisata.

"Kepala daerah harus berani bertindak tidak populer dengan menutup semua lokasi wisata di daerahnya masing-masing untuk menghindari terjadinya kerumunan di saat Lebaran," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut kunci untuk mencegah terjadinya ledakan gelombang kedua kasus COVID-19 kini ada pada pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah toleran terhadap berbagai pelanggaran protokol kesehatan, maka ledakan kasus tidak akan terelakkan.

Sebaliknya jika pemda tidak toleran terhadap berbagai pelanggaran protokol kesehatan dan bersikap tegas, maka dapat terhindarkan dari bencana gelombang kedua.