News
·
27 Februari 2021 11:07

Pemerintah Diminta Awasi Vaksin Mandiri Agar Tak Dibisniskan Keluar Perusahaan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Pemerintah Diminta Awasi Vaksin Mandiri Agar Tak Dibisniskan Keluar Perusahaan (120066)
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta, Kamis (25/2/2021). Foto: WAHYU PUTRO A/ANTARA FOTO
Pemerintah telah menerbitkan aturan vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong melalui Permenkes No. 10 tahun 2021. Anggota Komisi IX DPR bidang kesehatan, Rahmad Handoyo, menyambut baik aturan sebagai payung hukum proses vaksinasi mandiri.
ADVERTISEMENT
Rahmad menuturkan aturan vaksinasi ini merupakan hasil menyerap aspirasi masyarakat, yang khawatir vaksinasi mandiri akan memunculkan kecemburuan sosial. Dia pun menyambut baik perusahaan wajib membayar biaya vaksin karyawannya.
"Kekhawatiran muncul kecemburuan bisa terhindarkan mengingat basis yang di berikan adalah karyawan dan keluarga dari perusahaan. Selanjutnya dengan prinsip vaksin gratis dan hak rakyat dengan vaksin untuk karyawan gratis dan dibayarkan oleh perusahaan langkah yang tepat dan bijak sesuai dengan semangat vaksin gratis," kata Rahmad, Sabtu (27/2).
"Serta yang paling penting adalah vaksin gotong royong tidak diperuntukan bagi individu-individu di luar yang tidak ada kaitanya dengan perusahaan. Sehingga terhindarkan stigma yang punya uang mendapatkan vaksin duluan ini pantas kita apresiasi," sambungnya.
Pemerintah Diminta Awasi Vaksin Mandiri Agar Tak Dibisniskan Keluar Perusahaan (120067)
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Dok. Pribadi
Politikus PDIP itu pun meminta pelaksanaan vaksinasi mandiri di lapangan harus diawasi agar tak muncul kebocoran vaksinasi yang dibisniskan kepada pihak luar perusahaan.
ADVERTISEMENT
"Dalam pelaksanaan di lapangan perlu diawasi dengan baik jangan sampai muncul kebocoran vaksin gotong royong diuangkan, dibisniskan kepada individu di luar yang tidak ada kaitanya dengan perusahaan," ujarnya.
Pemerintah Diminta Awasi Vaksin Mandiri Agar Tak Dibisniskan Keluar Perusahaan (120068)
Lansia di Kota Bandung Mulai Disuntik Vaksin. Foto: Humas Pemkot Bandung
Lebih lanjut, ia berharap seluruh pihak dapat menyukseskan program vaksinasi yang diadakan pemerintah. Rahmad berharap setelah program vaksinasi, seluruh pihak tetap menjalankan protokol kesehatan.
"Setelah prioritas pertama untuk para nakes dilanjutkan otoritas kedua dan selanjutnya prioritas menunggu dengan sabar. Kita yakin dengan vaksinasi berjalan lancar dan tetap menjalankan protokol kesehatan kita pasti menang dan mengendalikan COVID-19," tutup dia.
Pemerintah Diminta Awasi Vaksin Mandiri Agar Tak Dibisniskan Keluar Perusahaan (120069)
Infografik alasan vaksinasi corona harus 2 kali. Foto: Tim Kreatif kumparan