Pemerintah Diminta Segera Cairkan Kekurangan Dana KPU untuk Pemilu

Anggota Komisioner KPU RI Idham Holik saat konferensi pers di Gedung KPU, Senin (1/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anggota Komisi II Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus meminta kepada pemerintah segera mencairkan kebutuhan keuangan yang dibutuhkan KPU dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemilu 2024.

Apalagi Tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.

Ia mengatakan KPU sudah melaksanakan tahapan pendaftaran parpol mulai 1-14 Agustus 2022. Kemudian tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta tahapan lainnya seperti penetapan peserta pemilu yang akan diumumkan tanggal 14 Desember 2022.

"Belum lagi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan pemilu yang dilaksanakan tahun 2022. Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," kata Guspardi, Selasa (2/8).

Namun, kata dia, berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun, baru dicarikan Rp 2,4 triliun. Pada tanggal 26 Juli lalu, Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun.

"Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp 4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah," tutur anggota Baleg DPR ini.

Guspardi menambahkan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua, ia sudah menyuarakan dan meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan. Namun, sejauh ini kekurangan anggaran KPU masih belum terpenuhi.

"Oleh karenanya, diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih khusus guna mempercepat realisasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah disetujui oleh anggarannya oleh komisi II DPR RI," kata dia.

Meski begitu, ia tetap meminta KPU mengoptimalkan anggaran pemilu yang sudah dicairkan pemerintah.

"Saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah," pungkas dia.