Pemerintah Diminta Serahkan Penyaluran Bansos ke Kepala Desa Agar Tepat Sasaran

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Sengkarut data penerima bantuan sosial (bansos) terjadi. Menteri Sosial Juliari Batubara sendiri mengakui masih ada tumpang tindih data yang dimiliki dengan Pemda.

Anggota Komisi II (Pemerintahan) DPR Agung Widyantoro mengaku banyak mendapat keluhan warga. Ia meminta Mensos mempercayakan penyaluran bansos ke kepada desa dan jajarannya agar tepat sasaran.

"Karena dari tangan merekalah ujung tombak distribusi bansos lebih tepat sasaran. Para kepala desa lebih paham kondisi dan teritori serta karakter masyarakatnya. Lebih baik gunakan DTKS tahun 2020 yang telah terverifikasi jauh lebih akurat," kata Agung kepada wartawan, Kamis (7/5).

Wasekjen DPP Golkar itu juga meminta para Kepala Daerah memaksimalkan peran desa. Sebab, pemerintah desa merupakan pihak yang secara langsung mengetahui kondisi lapangan.

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

"Kepala desa mengetahui secara pasti data penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mengalami PHK, penduduk yang pendapatannya rendah, warganya yang bekerja informal atau juga penduduk yang memiliki ketahanan keuangan cukup besar. Mereka (Kades) yang paling tahu data yang ada di tangan pusat itu, apakah data lama atau baru. Mereka lebih paham di lapangan," ujarnya.

Agung mengaku mendapat laporan sejumlah kepala desa menemukan kejanggalan dalam pendistribusian bansos. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan dan mencari kambing hitam dalam sengkarut data penerima bansos.

"Ini ironi yang harus diakhiri dalam situasi darurat pangan akibat imbas pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhirnya. Kembali saya tegaskan, Kemensos harus menggunakan DTKS tahun 2020 yang telah terverifikasi untuk menyudahi karut-marut pembagian bansos ini," tandas Agung.

Sebelumnya, dalam penyaluran Bansos, Kemensos mengakui masih banyak masalah terkait data penerima bansos. Sebab, masih ada perbedaan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Untuk distribusinya sendiri Kemensos mempercayakan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Sembari pemutakhiran data, Mensos Juliari Batubara meminta masyarakat agar bisa berbagi dengan sesama warga yang tidak terdata.

"Untuk menyiasati jumlah terbatas dan bisa dinikmati lebih menjadikan yang terdata namanya menjadi prioritas, agar bisa berbagi dengan warga yang di luar hasil pendataan karena ada warga-warga yang membutuhkan bansos," kata Juliari dalam keterangannya, Selasa (5/5).

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

*****

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.