Pemerintah Dinilai Tak Tegas, Banyak Kecolongan Hadapi Libur Panjang

Foto udara menunjukkan kendaraan terjebak macet di Pintu Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Kamis (6/5). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai selama ini pemerintah banyak mengalami kecolongan dalam kebijakan menangani penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Hal itu seperti adanya larangan mudik selama lebaran. Namun, upaya masih banyak masyarakat yang melanggar adanya larangan tersebut.

Saleh menilai bahwa pemerintah dari awal belum siap mengantisipasi hal-hal yang sebetulnya sudah pernah terjadi sebelumnya.

"Katakanlah libur lebaran lalu. Libur lebaran lalu sebetulnya saya katakan bahwa pemerintah itu kecolongan karena jumlah pemudik luar biasa besar," kata Saleh, Minggu (16/5).

Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR RI. Foto: ANTARA/Dewanto Samodro

Tak hanya itu saja, adanya pembukaan tempat wisata selama libur lebaran yang pada akhirnya menimbulkan kerumunan massa, dinilai kondisi yang tak diperhitungkan.

"Begitu juga tempat tempat wisata pada waktu itu. Lalu liburan sebetulnya itu sudah beberapa kali terjadi di akhir pekan itu sudah bolak balik kejadian dan biasanya setelah libur lebaran itu akan ada peningkatan orang yang terpapar COVID-19," ujarnya.

Kesalahan tersebut tidak dijadikan rujukan untuk membuat kebijakan menghadapi kondisi libur panjang berikutnya.

"Semua yang tidak dijadikan sebagai rujukan dalam rangka aturan baru dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Saya melihat bahwa" kita ini merasa bahwa semuanya sudah bisa ditangani dengan baik. Ternyata tidak," ujarnya.

Sejumlah wisatawan antre untuk memasuki tempat wisata Ancol Jakarta, Jumat (14/5/2021). Foto: Rivan Awal Lingga/Antara Foto

"Misalnya contoh kasus lebaran tahun ini agak tegas dibandingkan tahun lalu tapi tetap saja para pemudik itu pulang dengan dua cara pertama dengan menyiasati curi start, kedua mereka menerobos ya," tambahnya.

Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN DPR ini mengusulkan agar ada kebijakan yang cukup tegas. Ke depan, dia menilai perlu ada lockdown secara keseluruhan. Termasuk dengan mensinegikan kebijakan lockdown dari pusat hingga daerah.

"Saya berharap pemerintah bikin aturan yang rasional dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini," tambahnya.

"Saya kan sudah pernah mengajukan lockdown akhir pekan tapi kan belum direspons walaupun sempat jadi wacana. Kalau belum benar itu coba lah dipelajari itu supaya ada kebijakan yang baru," tutupnya.