Pemerintah Harus Belajar dari Prancis, Sekolah Dibuka, Ada 70 Kasus Corona Baru

Tim medis mengevakuasi seorang pasien di dalam mobil ambulans saat simulasi penanganan wabah virus Corona di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/1). Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan

Kebijakan new normal tengah disusun pemerintah untuk segera diterapkan di sejumlah sektor seperti ekonomi dan pendidikan. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyayangkan langkah pemerintah yang dianggap terlalu cepat untuk menerapkan new normal.

Menurutnya, dengan adanya rencana new normal, membuat penanganan virus corona yang dilakukan pemerintah semakin tak jelas.

"Langkah pemerintah ini, new normal memperjelas ketidakjelasan, roadmap penanganan COVID-19 makin samar, membiarkan masing-masing individu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi di mana letak hadirnya negara dalam melindungi hajat hidup rakyatnya?" kata Iskan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5).

Iskan mengatakan sejumlah daerah belum siap untuk menerapkan new normal di tengah pandemi virus corona. Ia pun mencontohkan kapasitas rumah sakit di wilayah Jawa Timur yang sudah melebihi kapasitas.

Simon Nainggolan menunjukkan hasil rontgen paru-paru miliknya di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

"Bisa kita lihat bagaimana babak belurnya Jawa timur dalam menangani COVID-19 ini. Kapasitas rumah sakit rujukan tak sampai 2.000 orang, tetapi pasien yang masih dalam perawatan berjumlah 3.069 dari total 3.943 pasien positif," jelas dia.

Karena itu, ia khawatir apabila sejumlah sektor kembali beroperasi, akan menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

"Maka dari itu, saya khawatir ketika mal-mal akan dibuka, supermarket, sekolah, dan pusat keramaian lainnya juga turut dibuka maka ini akan menimbulkan potensi terciptanya klaster baru penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Belajarlah dari negara Prancis. Begitu sekolah dibuka, 70 kasus baru timbul kembali," tuturnya.

Iskan menilai pemerintah sebaiknya perlu membuat konsep yang jelas terkait new normal dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, kata dia, masyarakat harus dilatih terlebih dahulu agar disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Personel Satgas Mobile COVID-19 membawa pasien diduga terjangkit virus Corona (COVID-19) di Rumah Sakit Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/3). Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

"Coba buat dulu konsep yang jelas, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat dan lihat respons masyarakat. Bagaimana SOP ketika mal dibuka, SOP sekolah dibuka, dan SOP pusat keramaian lainnya. Seharusnya rakyat dilatih dulu agar disiplin protokol kesehatan baru masuk new normal," kata dia.

"Jangan alih-alih menyelamatkan ekonomi, pemerintah malah sedang mempertaruhkan nyawa rakyatnya sendiri," pungkas Iskan.

Pemerintah telah mengungkapkan tiga indikator new normal. Yaitu tingkat penularan corona di suatu wilayah atau reproductive number (RO), jumlah test atau surveillance, kesiapan sistem kesehatan.

Pemerintah pun sudah menetapkan 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang disebut siap menerapkan new normal. Namun, berdasarkan ketiga indikator tersebut, belum ada satu pun provinsi di Indonesia yang siap menerapkan new normal.

========

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.