Pemerintah Masih Tutup Lalu Lintas Hewan Ternak di Bali karena Ada G20

Aktifitas petugas Karantina Pertanian Wilker Gilimanuk, BKP Kelas II Denpasar saat lakukan pemeriksaan terhadap media pembawa berupa hewan ternak sapi di Penyeberangan Bali - Jawa, Minggu (21/7) Foto: Dok. Baratan RI

Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia di Bali, I Ketut Hari Suyasa, mengeluh jalur lalu lintas ternak hewan belah kuku dari dan ke Bali masih ditutup. Padahal, kasus penyakit mulut dan kaki (PMK) di Bali telah nol.

Suyasa sempat berkomunikasi dengan pemerintah pusat mengenai pembukaan jalur lalu lintas ternak di Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur-Pelabuhan Gilamanuk, Bali.

Pemerintah belum berencana membuka jalur lalu lintas ternak karena berkaitan dengan perhelatan Presiden G20.

Hal ini disampaikan Suyasa dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Bali terkait penanganan wabah PMK di Bali, Selasa (9/8).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi II DPRD Bali, Ketua Satgas PMK sekaligus Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali I Wayan Sunada dan sejumlah asosiasi peternak di Bali.

"Kemarin kita sempat berkomunikasi dengan pemerintah pusat, kenapa kami dilarang (melakukan pengiriman hewan ternak belah kuku) ini terkait G20," kata Suyasa dalam rapat.

Ia mengatakan, para peternak babi ikut terimbas dengan penutupan lalu lintas ternak dalam dua bulan belakangan ini atau sejak Kamis (5/5).

Ilustrasi daging babi. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Harga daging babi di tingkat peternak anjlok dari Rp 40 ribu per kilogram menjadi Rp 36 ribu per kilogram.

Harga babi di wilayah Jakarta naik dari Rp 61 ribu per kilogram menjadi Rp 63 ribu per kilogram. Ia menuturkan, 90 persen kebutuhan daging babi di Jakarta dipasok dari Bali.

Peternak Bali mampu mendistribusikan sekitar 13 ribu ekor sapi setiap bulan ke Jakarta. Sementara jumlah populasi babi di Bali mencapai 700 ribu ekor.

"Jakarta belum siap mengambil (daging) frozen, Manado selama ini menjual frozen, mohon maaf, kurang laku di Jakarta. Masalahnya kemudian baik mati ataupun hidup itu tidak diizinkan berlalu lintas di Bali," katanya.

Suyasa berharap Pemprov Bali dapat melobi pemerintah pusat agar jalur lalu lintas ternak dibuka. Pemerintah bisa menyiapkan aturan seperti fasilitas disinfektan atau surat keputusan bebas virus PMK dari truk pengangkut ternak.

"Mohon agar disampaikan kepada pemerintah," katanya.

Sekretaris Daerah Bali Made Dewa Indra. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Demi G20

Ketua Satgas Penanganan PMK Bali Dewa Made Indra membenarkan jalur lalu lintas ternak masih ditutup demi G20. Hal ini demi menjaga suasana dan kondisi Bali kondusif.

"Ya, penjelasan dari pemerintah pusat kan begitu. Artinya begini Bali ini akan menjadi tempat pelaksanaan KTT para kepala negara, Kepala Pemerintahan," kata Indra.

"Yang negara-negara maju, sebagai tuan rumah tentu pemerintah pusat berkepentingan, Bali ini harus kondusif dalam segala hal, tidak ada faktor apa pun yang bisa diangkat menjadi isu yang sensitif yang mempengaruhi pelaksanaan atau kehadiran kepala negara KTT G20," lanjut Indra.

Delegasi G20 memasuki pura saat kegiatan hospitality program Anti-Corruption Working Group (ACWG) 2022 di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (8/7/2022). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Ia mengatakan, telah berkirim surat kepada Kementerian Pertanian mengenai pembukaan jalur lalu lintas ternak dari dan ke Bali, Senin (1/8). Kementerian Pertanian belum memberikan respons.

"Jadi kita harus pahami mengapa pemerintah pusat betul-betul menjaga Bali, karena memang ini tempat pertemuan yang sangat bergengsi, para kepala negara dari negara-negara maju. Jangan ada hal-hal kecil yang bisa dimunculkan dan mempengaruhi kehadiran dari para kepala negara sehingga mengurangi bobot dari KTT G20," kata Indra.

"Ini kepentingan besar dari negara kita maka tugas kita menjaga jadi kalau ada hal-hal kecil masih bisa kita bicarakan dan kita tangani secara konkret. Ini bisa mempengaruhi persepsi para pemimpin negara-negara KTT G20," kata Indra.