Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Banjir di Jabodetabek
PerbesarPemerintah mengambil alih penanganan banjir di Jabodetabek. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Sesuai arahan presiden agar kami semua koordinasi di lapangan untuk pastikan negara harus hadir di tengah bencana yang dialami di Jakarta, Banten, Jabar dan tempat lainnya," kata Juliari usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
"Sesuai fungsinya, Mensos adalah menangani masyarakat agar terdampak," sambung dia.
Selain Juliari, rapat tersebut dihadiri Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo.
Tidak ada kepala daerah yang disebutkan Mensos Juliari. Baik Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, maupun Gubernur Banten Wahidin Halim.
Ia mengatakan, Kemensos sudah menyalurkan bantuan logistik ke berbagai daerah.
"Yang sudah kami lakukan adalah memberikan bantuan logistik ke posko-posko pengungsian dikonfirmasi pemda setempat," jelas dia.
"Ini baru awal. Kita doakan hujan tidak tambah deras," imbuh Juliari.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menegaskan, pemerintah pusat akan melakukan sejumlah langkah mengantisipasi banjir. Hal itu juga atas perintah Jokowi.
"Presiden mengarahkan tetap lanjutkan di Jakarta ini hulu. Kita akan bangun dua bendungan, Sukamahi dan Ciawi akan kita selesaikan 2020," ungkapnya di tempat yang sama.
"Pembebasan lahan sudah 95 persen," tegasnya.
Sementara itu Kepala BNPB Letjen Doni Monardo meminta seluruh kepala daerah terkait untuk terus berkoordinasi. Keselamatan warga menjadi yang utama.
"Diharapkan kepala daerah untuk koordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi soal cuaca dan sebagainya," kata Doni.