Pemerintah Tegaskan Implikasi UU DOB dan IKN dalam Pemilu 2024

Menkopolhukam Mahfud MD di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (30/9/2022). Foto: Dok. Universitas Udayana

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkap persiapan pemerintah dalam menyambut tahun 2023. Salah satunya persiapan Pemilu 2024 akan terus dilakukan dengan mengikuti perubahan instrumen hukum yang berlaku.

"Kita siap menyongsong 2023 ini. Pertama, jadwal pemilu itu sudah resmi tahun 2023. Proses pemilu dan tahapan-tahapan sudah mulai dan tak bisa mundur, secara yuridis itu tak bisa mundur lagi, sudah ditentukan bulan apa, tanggal berapa, sudah ditentukan itu harus selesai," ujar Mahfud dalam acara talkhsow Kompas100 CEO Forum bertema "Membuat Terang di Tahun Menantang", di Istana Negara, Jumat (2/12).

Ia menjamin bahwa pelaksanaan pemilu tidak akan mundur. Namun, adanya penambahan 4 daerah otonom baru/DOB atau provinsi baru di Papua dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), maka akan ada sejumlah implikasi pada pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya perubahan UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Menkopolhukam Mahfud MD berbicara pada. acara Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

"Dulu kita bersepakat pemilu ini akan tetap menggunakan UU Nomor 7, sehingga tak akan diundurkan, tak akan dimajukan, dan tak akan mengubah presidential threshold. Waktu itu kita tidak akan berubah, tetap. Tetapi dengan adanya perkembangan baru, diperlukan instrumen hukum, tak mungkin kita tak membuat perubahan UU Pemilu dengan adanya perkembangan baru," bebernya.

Mahfud menekankan pentingnya stabilitas keamanan dalam proses Pemilu di 2023. Mahfud menyebut aparat keamanan mampu mengantisipasi dan melakukan teknis pengamanan untuk menghadapi pemilu yang aman.

Mafia Harus Dibenahi

Namun, ada beberapa hal yang menurutnya harus dibenahi, terutama dalam melawan mafia.

"Kalau dari teknis pengamanan, saya percaya aparat keamanan kita mampulah. Wong apa saja dapat diselesaikan dari sudut teknis. Bahkan membongkar kasus yang sulit juga bisa, tinggal mau apa tidak," ujar Mahfud.

"Tetapi kalau soal lain, soal mafia, harus kita akui aparat keamanan dan aparat penegak hukum ini harus dibenahi menjelang Pemilu 2024," tandasnya.