Pemkab Aceh Besar Potong Honor PNS dan Berhentikan Honorer yang Tak Mau Divaksin

Vaksinasi Lansia di Kawasan Objek Wisata Tsunami Aceh. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mewajibkan seluruh pejabat struktural, PNS/CPNS, dan tenaga kontrak atau honorer mengikuti vaksinasi COVID-19. Bagi mereka yang tidak bersedia disuntik, akan dijatuhi hukuman.

Dalam surat Instruksi Bupati Aceh Besar nomor 2763/INSTR/2021, disebutkan bagi PNS yang tidak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19 akan ditunda pencairan tambahan penghasilan khusus bagi pegawai negeri, dan penundaan pembayaran honor serta pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kontrak.

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, dalam instruksinya juga meminta pihak terkait menyampaikan data terbaru seluruh PNS/ CPNS dan Pegawai Kontrak yang sudah maupun belum divaksin.

“Meminta baik yang sudah maupun belum divaksin beserta fotocopy sertifikat tanda telah dilakukan vaksinasi COVID-19 kepada kami, yang mengkoordinir tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selambat-lambatnya 25 September 2021,” kata Mawardi dalam instruksinya.

Surat Instruksi Bupati Aceh Besar. Foto: Dok. Istimewa

Meski demikian, ketentuan itu dikecualikan bagi PNS atau honorer vaksinasinya ditunda atau tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang.

“Bagi PNS/ CPNS dan Tenaga Kontrak yang secara medis dapat dilakukan vaksinasi, namun tidak bersedia divaksin agar dapat membuat surat pernyataan di atas meterai sesuai dengan contoh format terlampir,” tulis Mawardi dalam suratnya.

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Besar, Muhajir, membenarkan surat tersebut. Muhajir pun mengizinkan kumparan mengutip isi surat instruksi tersebut.

“Iya surat itu benar,” kata Muhajir singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9).