Pemkot Yogya soal PPKM Darurat: Penting Menekan Mobilitas Masyarakat

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Pemerintah pusat akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat). Kebijakan tersebut akan diterapkan di 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi di Pulau Jawa.

Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang masuk di dalamnya.Terkait, PPKM Darurat ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan Pemkot Yogya siap menerapkan kebijakan tersebut.

"Kami siap menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat karena ini menjadi concern kami untuk mengatasi permasalahan sebaran COVID yang semakin tinggi di berbagai kota," kata Heroe kepada wartawan di Pemkot Yogyakarta, Kamis (1/7).

Heroe mengatakan dengan kebijakan yang seragam di Jawa-Bali diharapkan mampu menurunkan penyebaran virus corona. Hal yang paling penting adalah menekan mobilitas masyarakat.

"Yang paling penting memang menekan mobilitas interaksi masyarakat. Makanya ketika nanti ada kebijakan-kebijakan drastis dari pemerintah pusat, ya akan kita siapkan. Baik yang menyangkut aturan proporsi WFO ataupun pembatasan-pembatasan buka, sektor-sektor ekonomi tetapi masih memberikan kesempatan sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Menyangkut hajat hidup banyak misalnya seperti warung yang boleh bukan selama tidak makan di tempat.

Di sisi lain, Heroe mengaku masih menunggu juknis resmi. Menurutnya aturan yang beredar saat ini masih dalam bentuk draft yang kemarin di bahas oleh para gubernur untuk penanganan COVID-19 Jawa-Bali.

"Dan itu memang banyak masukan-masukan yang pelaksanaan dan implementasinya yang akan kita kerjakan sampai sekarang kita belum tahu. Bahwa kerangka konsep usulannya seperti itu namun teknisnya nanti seperti apa kita belum tahu," ujarnya.