kumparan
8 November 2019 17:23

Pemprov DKI Belum Terima Pemberitahuan Soal Reuni 212 di Monas

Sekda DKI Saefullah, POTRAIT
Sekda DKI Saefullah. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) berencana kembali menggelar Reuni 212 pada 2 Desember 2019. Rencana awal, Reuni 212 tetap digelar di Monas meski berlangsung pada hari Senin.
ADVERTISEMENT
Sekda DKI Jakarta, Saefullah menuturkan pihaknya belum menerima informasi mengenai rencana Reuni 212. Hingga Jumat (8/11) belum ada surat pemberitahuan yang masuk.
"Belum ada (pemberitahuan), saya enggak tahu," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/11).
Massa Reuni 212, Monumen Nasional, Jakarta Pusat
Suasana Reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Saefullah juga belum bisa memberikan tanggapan mengenai rencana aksi itu. Termasuk, apakah Pemprov DKI akan memberikan izin atau tidak.
"Belum tahu, saya belum tahu," ucap Saefullah.
Sekda DKI Saefullah
Sekda DKI Saefullah. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
Terkait acara ini, Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya masih terus menggodok acara Reuni 212. Pihaknya belum bisa menjelaskan lebih jauh rencana aksi itu, termasuk soal lokasi acara.
"Masih dibahas dan dilihat nanti kondisinya gimana," ucap Novel.
Novel belum bisa menyebutkan siapa saja tokoh yang akan datang dalam Reuni 212. Dia berharap, Reuni 212 kali ini dapat dihadiri langsung oleh Imam Besar FPI Rizieq Syihab yang kini belum kembali dari Makkah.
ADVERTISEMENT
"Insyaallah kita semua maunya beliau dapat hadir," tutur Novel.
Habib Novel Bamukmin
Habib Novel Bamukmin di area sidang Ahok. Foto: Aria Pradana/kumparan
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa menghalangi maupun melarang Reuni 212. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keamanan.
Selain itu, Mahfud juga belum berencana untuk berbincang dengan tokoh perwakilan PA 212. Menurutnya pihak keamanan yang akan melakukan komunikasi terkait perizinan.
"Ya sudah ada standar keamanan, silakan saja. Negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh ‘oh tidak boleh’, ya silakan saja. Nanti kan ada standar. Kalau standar-standar itu dilewati, ya ada standar untuk menyelesaikan. Ya itu semua, ini kan negara hukum," kata Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan