Pemprov DKI Cari Calon Siswa yang Tak Sekolah karena Tak Mampu

Ilustrasi Sekolah Dasar Swasta Bekasi. Foto: Shutter Stock

Pemprov DKI terus memberikan bantuan kepada calon siswa yang tak berkesempatan untuk mencicipi bangku sekolah negeri, dengan memasukkan mereka ke sekolah swasta. Tentunya dengan sejumlah bantuan.

Selain dengan meringankannya dengan menggratiskan uang pangkal dan uang masuk sekolah, Pemprov DKI juga akan menjangkau calon siswa yang gagal mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri tersebut.

"Disdik akan melakukan penjangkauan sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Sekda, bahwa terdapat kelompok masyarakat yang mereka karena kesulitan ekonomi bisa saja tidak mau mendaftar atau tidak mau sekolah atau belum sekolah," ujar Catur Laswanto, Asisten Kesra DKI Jakarta saat rapim bantuan biaya sekolah swasta, dikutip dari YouTube Pemprov DKI, Senin (20/7).

Ilustrasi murid madrasah. Foto: Shutter Stock

Catur memastikan akan mendata para calon siswa yang belum mendapat kesempatan saat PPDB ini.

"Disdik dengan tim akan melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada siswa-siswa untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI Jakarta," jelasnya.

Pemprov DKI Minta Uang Pangkal Masuk Sekolah Swasta Digratiskan

Sebelumnya, Catur menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdik DKI untuk meringankan yang masuk bagi calon siswa yang terdampak COVID-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 57 Tahun 2020.

Di sana dijelaskan bahwa sekolah swasta tak membebani warga terutama biaya pendidikan di awal tahun pelajaran atau biaya pendidikan lainnya.

"Disdik juga sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS), dari hasil prtemuan itu dapat kami sampaikan adanya komitmen bahwa sekolah-sekolah swasta akan tetap menampung siswa yang secara keuangan mengalami kendala," ucap Catur.

Keringanan yang diberikan adalah keringanan yang pangkal untuk calon siswa yang tak mampu, termasuk memberikan keringanan waktu pembayaran.

"Dari diskusi dengan BMPS mereka akan tetap menampung dan memberikan kesempatan mereka mencicil uang pangkalnya kalau mereka mengalami kesulitan melakukan pembayaran secara langsung," kata dia.