Pemprov DKI Klaim Kualitas Udara Naik Setelah Perluasan Ganjil Genap
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Perluasan ganjil genap di DKI berlaku sejak 9 September 2019. Pemprov DKI mengklaim perluasan ganjil genap berdampak pada perbaikan akan kualitas udara di Jakarta.
ADVERTISEMENT
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Andono Warih menyebut kualitas udara naik usai perluasan ganjil genap. Peningkatan kualitas udara terjadi 9-16 persen di beberapa daerah.
"Kesimpulannya, perluasan gage di Jakarta ini memiliki dampak yang positif dalam memperbaiki kualitas udara," kata Andono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Andono menunjukkan, data tersebut didapatnya dari alat pengukur kualitas udara yang dimiliki Pemprov. Alat pengukur tersebut dipasang di kawasan Bundaran HI, Kelapa Gading hingga jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat.
Andono menuturkan, Pemprov DKI melakukan pengamatan, dengan cara membandingkan kualitas udara bulan Juli-Agustus sebelum perluasan ganjil genap dan Agustus-September setelah perluasan ganjil genap.
Hasil pengamatan memperlihatkan, ada penurunan konsentrasi PM (Particulate Matter) 2,5 hingga 9 persen di kawasan Bundaran HI. Kawasan Kelapa Gading juga mengalami penurunan kadar PM 2,5 hingga 12 persen. Selanjutnya, di Jalan Suryopranoto ada penurunan kadar PM 2,5 sampai 16 persen.
Sebagai catatan, Particulate Matter (PM) 2,5 adalah partikel halus di udara yang ukurannya 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. PM 2,5 memiliki lebar sekitar 2 sampai 1,5 mikron. Ukurannya ini membuatnya 30 kali lebih kecil dibanding lebar rambut manusia.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan rata-rata, penurunan konsentrasi PM 2,5 di Bundaran HI dari 64,2 µg/m^3 menjadi 58,4 µg/m^3. Sementara di Kelapa Gading dari 56,67 µg/m^3 ke 50,05 µg/m^3.
Di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, konsentrasi PM 2,5 menurun, dari 61,31 µg/m^3 ke 51,31 µg/m^3. Dari angka tersebut, Andono menyebut kualitas udara di sejumlah kawasan yang disebut sudah tergolong baik jika melihat standar dari KLHK.
“Iya. Kalau dari standar KLHK itu 65 kan,” ujar Andono.
Namun Andono menyadari, ganjil genap hanya satu kebijakan dari begitu banyak kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
"Tentu satu kebijakan tidak bisa menuntaskan persoalan yang ada. Apalagi ini persoalan yang lama, bukan ada di hari-hari ini atau tahun-tahun ini. Ini sudah merupakan kebiasaan kita dalam beraktivitas di Jakarta," ujarnya.