Pemprov DKI Raih 3 Penghargaan KPK terkait LHKPN dan Gratifikasi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam acara penghargaan di Hari Antikorupsi di Hotel Bidakara. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Pemprov DKI Jakarta meraih 3 penghargaan di peringatan Hari Antikorupsi sedunia (Hakordia) 2018 yang diselenggarakan KPK. Penghargaan tersebut berupa penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik, pemerintah daerah dengan nilai laporan gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara, dan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

“Jadi semua kategori alhamdulilah kita mendapatkan yang terbaik. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada semuanya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, (5/12).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam acara penghargaan di Hari Antikorupsi di Hotel Bidakara. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Anies mengungkapkan, jajarannya sebenarnya sudah menyiapkan inspektorat khusus untuk mengelola gratifikasi. Di unit tersebut, akan ada petugas yang menyosialisasikan kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melaporkannya.

“Jadi, apa pun yang diterima, sudah langsung otomatis diproses. Jadi sudah tidak lagi dikhususkan. Itu sudah jadi SOP (standard operating procedure) saja. Apa pun yang diterima langsung diproses, nanti dilakukan evaluasinya oleh KPK dan ada tim khusus. Karena dengan adanya unit khusus itulah jadi mudah untuk melaporkan,” terang Anies.

Anies memaparkan, saat ini, laporan gratifikasi yang dilakukan Pemprov DKI mencapai Rp 23 miliar. Anies berharap seluruh jajarannya bisa terus mengelola laporan dengan baik. “Kalau jumlahnya 300-an laporan. Nilainya lumayan, tuh, berarti,” tutur Anies.